Rusia Wajibkan Perusahaan IT Asing Buka Cabang dan Miliki Badan Hukum

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang mewajibkan perusahaan di bidang informasi teknologi (IT) asing besar, untuk membuka cabang atau kantor perwakilan di Rusia.

Kewajiban ini seperti tertuang dalam dokumen yang diterbitkan oleh situs informasi  hukum pemerintah, Kamis 1 Juli waktu setempat. Sejumlah ketentuan diatur dalam dokumen tersebut

Pemilik sumber daya internet, yang audiens hariannya melebihi 500.000 pengguna Rusia, harus membuat cabang, membuka kantor perwakilan, atau mendirikan badan hukum di Rusia, mulai 1 Januari 2022. 

Menurut dokumen itu, cabang harus sepenuhnya mewakili kepentingan perusahaan induk. Seperangkat tindakan juga diperkenalkan untuk memaksa perusahaan IT guna mematuhi undang-undang Rusia, termasuk pemblokiran sebagai upaya, seperti mengutip TASS.

Serangkaian tindakan juga diperkenalkan untuk memaksa perusahaan IT mematuhi undang-undang Rusia. Di antaranya, memberi tahu pengguna sumber daya internet tentang pelanggaran undang-undang Federasi Rusia, melarang distribusi iklan pada sumber informasi, melakukan pembayaran untuk itu, pada hasil pencarian, pada pengumpulan dan transfer lintas batas data pribadi dari warga Rusia. 

"Sebagai upaya terakhir, sumber daya yang melanggar sangat mungkin untuk terkena pemblokiran sebagaian atau secara keseluruhan," terang dokumen tersebut.

Daftar awal sumber daya Internet, yang pemiliknya mungkin diwajibkan untuk membuka cabang atau kantor perwakilan di Rusia, mencakup 20 platform. Ini termasuk jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Kemudian ada hosting video (YouTube, Twitch.tv) hingga pengirim pesan instan (WhatsApp, Telegram, Viber)

Berikutnya yang mungkin diwajibkan untuk membuka cabang adalah layanan email (Gmail), mesin pencari (Google, Bing.com), penyedia hosting (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), toko online (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com) hingga Wikipedia.org. Pada saat yang sama, daftar ini dapat disesuaikan. 

Untuk diketahui, inisiatif legislatif ini diajukan ke Duma Negara pada 21 Mei oleh sekelompok deputi dari Komite Duma untuk Kebijakan Informasi dan Senator Alexei Pushkov. Dokumen tersebut didukung oleh pemerintah Rusia, Bank Rusia dan Layanan Antimonopoli Federal.