JAKARTA - Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani meminta para bupati, wali kota dan gubernur bersama dengan pemerintah pusat untuk segera membuka RS darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah. Seperti pusat pendidikan dan latihan (diklat), stadion olahraga atau GOR, termasuk pusdiklat yang dimiliki oleh sejumlah BUMN.
"Maka koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN menjadi perlu," ujar Muzani kepada wartawan, Selasa, 29 Juni.
Menurutnya, pembukaan RS darurat menjadi penting mengingat peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat signifikan di banyak daerah.
Bahkan, beberapa rumah sakit di sejumlah daerah pun telah melebihi kapasitas perawatan akibat banyaknya pasien positif COVID-19 yang dirawat. Akibatnya, pasien-pasien lain diharuskan menunggu antrean untuk bisa mendapat perawatan lantaran tidak adanya ketersediaan tempat tidur dan ruangan.
Muzani pun mengusulkan, agar fasilitas yang ada di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) digunakan untuk membuka RS darurat COVID-19. Sebab saat ini, DKI Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasus COVID-nya terbesar di Indonesia.
"Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tenis Indoor dan sarana lainnya. Karena RS di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien," jelas Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.
"Selain itu beberapa asrama haji juga dapat difungsikan sebagai RS darurat, apalagi tahun ini ibadah haji ditiadakan," sambungnya.
BACA JUGA:
Wakil Ketua MPR itu mengungkapkan, saat ini fasilitas kesehatan yang ada di Wisma Atlet telah melebihi kapasitas. Sarana prasarana perawatan di Wisma Atlet telah penuh, sehingga pasien covid pun harus menunggu antrean.
"Khusus di Jakarta, untuk kondisi seperti sekarang ini kita tidak mungkin bergantung pada Wisma Atlet yang sudah hampir melebihi kapasitas, yang menyebabkan pasien positif lainnya harus mengantre. Dan pembukaan RS darurat juga perlu dilakukan di daerah-daerah zona merah COVID-19 khususnya di Pulau Jawa," tegas Muzani.
Dalam situasi seperti ini, menurutnya, diperlukan kerjasama yang maksimal antara semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa.
Selain itu, Muzani berharap, pemerintah juga membuka kembali peluang bagi pihak-pihak yang ingin menjadi relawan dalam rangka penanganan Covid di Indonesia. Mengingat, saat ini seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan para dokter yang menangani pasien COVID-19 sangat kelelahan akibat terus meningkatnya jumlah kasus positif Corona.
"Pemerintah sebaiknya membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menjadi relawan Covid. Mengingat para nakes kita, seperti dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sangat kelelahan karena pasien positif terus bertambah dan berdatangan ke setiap rumah sakit," tandas Muzani.
Diberitakan, Kementerian Kesehatan mencatat dalam sehari sebanyak 21 ribu orang terkonfirmasi positif COVID-19, pada Sabtu, 26 Juni.
Angka tersebut terbesar sepanjang pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Saat ini jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 2 juta jiwa lebih. Bahkan, angka kematian dalam sehari di Indonesia mencapai 409 jiwa, jumlah itu dinilai sebagai angka kematian terbesar di dunia melebihi Rusia.
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #israel #iran #palestina #hari kartiniPopuler
Terkait
