JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut lonjakan kasus COVID-19 dalam skala nasional selama empat minggu terakhir sangat tajam, yakni naik 92 persen dari sebulan sebelumnya.
“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” kata Wiku dalam keterangan pers, Rabu, 23 Juni.
Wiku menjabarkan, enam provinsi dengan kenaikan kasus COVID-19 tertinggi berada di Pulau Jawa. Berdasarkan data per tanggal 20 Juni 2021, kasus di DKI Jakarta meningkat sebesar 387 persen dengan total kenaikan 20.634 kasus, lalu Jawa Barat meningkat 115 persen, dengan total kenaikan 8.382 kasus.
Kemudian, kasus di Jawa Tengah meningkat sebesar 105 persen dengan total kenaikan 5.896 kasus, Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus, DI Yogyakarta meningkat 197 persen dengan total 2.583 kasus, dan Banten meningkat 189 persen dengan total 967 kasus.
Karenanya, Wiku meminta kepada pemerintah daerah mengoptimalkan PPKM kabupaten/kota maupun PPKM Mikro sekarang juga.
“Sesuai arahan Presiden pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif," ujar Wiku.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Update COVID-19 per 14 Juni: Kasus Baru 8.189, Akumulasi 1.919.547 Kasus
14 Juni 2021, 17:16
Wiku menyebut masih banyak desa/kelurahan yang belum memiliki posko PPKM. Padahal, dibutuhkan pengendalian pencegahan keterpaparan COVID-19 dari skala komunitas.
"Tentunya berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan covid-19 yang baik hingga tingkat RT, sehingga berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri," ujar dia.
Berdasarkan data yang dimiliki Satgas, posko PPKM di DKI Jakarta baru terbentuk 34 persen, di Jawa Barat 53 persen, di Jawa Tengah 55 persen, di DIY 72 persen, di Banten 31 persen, dan di Jawa Timur 40 persen.
Oleh karena itu, Satgas meminta kepada Gubernur khususnya dari ke-6 Provinsi ini untuk segera menginstruksikan Bupati dan Walikota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM Mikro.
“Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait," ujar Wiku.
"Ingat, COVID-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa. Sehingga, apabila seluruh pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” imbuhnya.
