Inspektorat Kapuas Hulu Kalbar Temukan Anak Tiri Guru PNS Terdaftar dalam Tunjangan Gaji
Ilustrasi-audit tunjangan (Foto: DOK ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Inspektorat Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar) menemukan dugaan kelebihan pembayaran tunjangan keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oknum guru PNS tersebut memasukan anak tirinya dalam tunjangan gaji.

"Persoalan itu akan kami koordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kapuas Hulu, karena kami belum pegang aturan terkait anak tiri masuk tunjangan PNS, yang ada hanya anak kandung dan anak angkat," kata Kepala Inspektorat Kapuas Hulu Bung Tomo kepada Antara di Putussibau, Jumat, 18 Juni. 

Dalam ketentuan, seorang PNS bisa memasukkan hanya 2 anak dalam tunjangan yaitu anak kandung dan anak angkat; batas usia 25 tahun apabila kuliah dan 21 tahun apabila tidak kuliah.

Sedangkan seorang anak yang sudah menikah tidak bisa lagi masuk tunjangan keluarga seorang PNS.

Khusus anak angkat, kata Bung Tomo, seorang PNS harus bisa memiliki dan menunjukkan surat keputusan dari pengadilan negeri berupa hak asuh atau pun adopsi.

"Kami belum menerima tembusan dari BKPSDM Kapuas Hulu terkait peraturan anak tiri, apakah boleh atau tidak masuk dalam tunjangan gaji seorang PNS, namun akan kami koordinasikan," ucap Bung Tomo. 

Seorang guru PNS berinisial FW mengaku telah dipanggil inspektorat Kapuas Hulu terkait anak tirinya yang masuk dalam tunjangan gaji.

FW mengaku dua anaknya masuk dalam tunjangan. Satu anak kandung dan satu lagi anak tiri sejak 2016-2021 dengan total yang menurut perhitungan inspektorat sebesar Rp9.259.762.

"Yang dipersoalkan inspektorat itu anak tiri saya, padahal secara sah saya menikah dengan ayah kandungnya yang berstatus bukan PNS secara otomatis anak tersebut menjadi anak kami berdua dan saya sudah sampaikan kepada pihak inspektorat, sehingga persoalan itu masih belum ada keputusan," ucap FW.

FW berharap persoalan itu menjadi kajian pihak Inspektorat Kapuas Hulu, jika memang ada aturan anak tiri tidak boleh masuk dalam tunjangan gaji harus jelas.

"Jika memang ada aturan melarang anak tiri yang berstatus masih pelajar masuk dalam tunjangan gaji, saya siap mengembalikan sesuai aturan berlaku, tetap jika tidak ada aturan atau pun ada aturan yang membolehkan saya minta ada sosialisasi agar kejadian serupa tidak terulang," pinta FW.

Ditempat terpisah, Kepala Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu Baharudin mengatakan seorang anak tiri bisa masuk tunjangan keluarga dari hasil pernikahan sah secara negara apakah itu anak dari seorang PNS atau pun non PNS, secara otomatis menjadi anak keduanya.

"Secara otomatis anak dan suami atau pun anak dan istri akan menjadi tanggungan PNS sekalipun dia anak tiri sepanjang sesuai ketentuan hanya boleh dua anak saja," kata Baharudin.

Baharudin mengakui sudah menerima tembusan adanya audit dari Inspektorat tersebut, namun diharapkan adanya validasi data yang akurat dari masing-masing organisasi perangkat daerah.