Bagikan:

KALBAR - Kapuas Hulu di Kalimantan Barat (Kalbar) kekurangan 1.930 tenaga pendidikan atau guru mulai tingkat TK, SD hingga SMP.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu Petrus Kusnadi mengatakan, kebijakan honorer bakal dihapus pada 2023 akan makin berdampak pada kualitas pendidikan di Kapuas Hulu.

"Kebijakan pemerintah pusat menghapuskan tenaga kontrak menyulitkan dunia pendidikan di daerah, apalagi Kapuas Hulu masih kekurangan 1.930 orang guru," kata Petrus di Putussibau Kapuas Hulu, Jumat 24 Juni.

Petrus menuturkan, jumlah keseluruhan guru di Kapuas Hulu sekitar 3.000. Jumlah guru itu baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun honorer.

Akan ada penambahan dari calon guru yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) sebanyak 442. Mereka akan mendapatkan surat keputusan mulai bekerja pada 29 Juni mendatang.

Dengan kalkulasi tersebut, Petrus mengungkapkan kekurangan guru di Kapuas Hulu kurang lebih berjumlah 1.930 orang.

"Seharusnya penghapusan tenaga kontrak itu perlu dikaji ulang, mesti ada pengecualian khusus untuk tenaga pendidikan," tuturnya.

Petrus menilai perlu ada skema atau kebijakan khusus menyikapi pemenuhan guru atau tenaga pendidikan di daerah yang terdampak penghapuasan honorer seperti Kapuas Hulu.

"Jika pemerintah daerah atau pihak sekolah tidak diperbolehkan mengangkat tenaga kontrak atau honorer, karena ini juga berkaitan dengan regulasi, jadi bagaimana menutupi kekurangan guru di Kapuas Hulu," tuturnya.

Atas dasar itu Petrus meminta pemerintah pusat ikut mengatasi kekurangan guru di Kapuas Hulu yang merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia.

"Kami berharap pemerintah pusat ada kebijakan khusus untuk mengatasi kekurangan guru di daerah untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan," tandasnya.