Anggaran Pembelian Lahan Hutan DKI Dinilai Tak Ada Urgensinya di Masa Pandemi COVID-19

JAKARTA - Sejumlah anggaran dalam APBD DKI diutak-atik agar bisa dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Berbagai kegiatan dan program yang dirasa tak memiliki urgensi, ditunda di tahun berikutnya agar anggaran itu digunakan untuk menangani wabah virus corona.

Namun, ternyata masih ada anggaran yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk COVID-19 tapi masih diloloskan dalam rencana perubahan APBD DKI. Terdapat anggaran pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau berupa hutan di Jakarta.

Anggaran yang masuk dalam program Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI ini sekitar Rp374 miliar. Memang, ada pengurangan anggaran sekitar hampir Rp26 miliar dari total pagu anggaran awal sebesar Rp400 miliar. Namun, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi merasa pengadaan anggaran dengan biaya sebesar itu masih terasa janggal.

"Saya mendapat laporan dari Komisi C soal kegiatan di perubahaan APBD. Saya kaget juga, kok masih ada anggaran yang bersifat konsumtif disini. Bayangkan, di saat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona, kok ini masih ada belanja lahan," kata Prasetio kepada wartawan, Jumat, 16 Mei malam.

Terkait temuan ini, Prasetio akan meminta Pemprov DKI untuk memangkas seluruh anggaran pembelian RTH di tahun anggaran 2020. Kemudian, anggaran tersebut direkomendasikan untuk menambah biaya pemulihan pandemi COVID-19.

"Karena, bukan apa-apa, kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona. Sudah saatnya kita semua peduli empati pada situasi seperti ini, pada kepentingan warga yang membutuhkan," kata Prasetio.

Terpisah, Anggota Komisi C (Bidang Keuangan) Jupiter turut mempertanyakan pengadaan anggaran untuk pembelian lahan RTH di tahun ini. Padahal, beberapa anggaran lain telah dipangkas dan dialihkan untuk membantu penanganan virus corona.

Jupiter merasa Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tak perlu lagi membeli lahan di tahun ini. Sebab, kata dia, hampir tiap tahun SKPD tersebut kerap membeli lahan, namun penggunaannya belum dimaksimalkan.

"Jika pembelian tanah ini untuk kepentingan COVID-19, tidak ada masalah. Tapi kan sekarang ini ada kepentingan yang lebih besar daripada pembelian tanah untuk RTH. Saya khawatir sekali jika nanti akan banyak dana-dana yang seharusnya untuk masyarakat kecil, malah tidak terakomodir dengan baik," ujar Jupiter. 

Selain itu, Jupiter juga membeberkan pembelian lahan lain dari Dinas Bina Marga sebesar Rp346 miliar. Oleh karenanya, dalam rapat pembahasan perubahan anggaran berikutnya, Jupiter akan meminta Pemprov DKI memangkas kedua pagu anggaran yang totalnya mencapai lebih dari Rp700 miliar tersebut.

"Kita tidak ingin kecolongan. Makanya, nanti semua anggaran yang diketok dalam anggaran perubahan 2020 kami akan lebih teliti. Kami akan perjuangkan anggaran (pembelian lahan) ini untuk dinolkan dan betul-betul dianggarkan untuk yang lebih bermanfaat," tutup dia.