NasDem Sesalkan Rumah DP Rp0 Andalan Anies Tak Dianggarkan Tahun 2023: Kalau Bagus Kenapa Tak Dilanjutkan?

JAKARTA - Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Hasan Basri menyayangkan tidak adanya anggaran pembangunan Rumah DP Rp0 dalam penyusunan APBD tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran beberapa waktu lalu.

Padahal menurut Hasan, program penyediaan hunian yang menjadi andalan Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta itu bermanfaat bagi masyarakat.

"Rumah DP Nol bagus tidak? Bagus, kan? Kalau bagus, ya terusin dong, kalau menurut saya. Jangan sesuatu lihat dari sisi politik, manfaat untuk warga Jakarta atau tidak? Kalau bermanfaat, kenapa tidak dilanjutkan? Saya sih seperti itu," kata Hasan kepada wartawan, Selasa, 8 November.

Hasan mengakui realisasi pembangunan Rumah DP Rp0 masih jauh dari target yang direncanakan. Namun, lanjut dia, kondisi ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembangunan terhambat.

"Masa pemerintahan Pak Anies itu lima tahun, tapi efektifnya cuma 2,5 tahun, karena dua tahun setengahnya itu kan pandemi. Jangankan itu, semua pembangunan jakarta 2020-2021 itu enggak ada sama sekali karena anggarannya gada, semua dialihkan ke penanganan COVID," ucap Hasan.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyepakati tidak ada usulan anggaran pembangunan unit Rumah DP Rp0 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2023.

Hal ini ditetapkan dalam rapat Banggar yang membahas soal rancangan KUA-PPAS APBD DKI tahun anggaran 2023.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuturkan, alasan Banggar DPRD tidak menghendaki pembangunan Rumah DP Rp0 lantaran bukan program prioritas pada tahun depan.

"Prioritasnya bukan itu (Rumah DP Rp0). Prioritasnya ke banjir, macet, sama ketahanan pangan. Mudah-mudahan enggak ada resesi, ya. Itu yang kita siapkan dulu anggaran itu. Kalau DP Rp0, saya rasa enggak prioritas," kata Prasetyo di Grand Cempaka Resort, Kamis, 3 November.

Lagipula, untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Jakarta, Pemprov DKI masih memiliki program penyediaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Lebih bagus ke rusunawa. Tadi saya katakan Sarana Jaya enggak ada pembelian-pembelian lagi. Yang ada, kita maksimalkan untuk menjadi prioritas yang ada. Enggak usah beli (lahan) lagi," ucap Prasetyo.