JAKARTA - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sonny Harry B. Harmadi mengaku banyak relawan atau duta perubahan perilaku yang sudah jenuh dalam mengedukasi masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan.
Sebab, kata Sonny, saat ini masyarakat kembali banyak yang menolak menerima edukasi dari para relawan. Masyarakat mulai abai menerapkan protokol 3M.
"Memang kelihatan ini mereka sudah mulai agak jenuh untuk mengedukasi, karena dari proporsi yang ada itu ternyata penolakannya mulai meningkat lagi. Jadi ada masa-masa dimana masyarakat yang diedukasi itu mau, tapi ada juga mulai muncul penolakan diedukasi," kata Sonny dalam diskusi virtual, Rabu, 16 Juni.
Namun, Sonny menyebut Satgas tetap meminta para relawan untuk tidak hanya mengedukasi, tapi berperan serta aktif di dalam posko desa atau posko kelurahan untuk mensukseskan program PPKM Mikro.
BACA JUGA:
Sonny yakin masyarakat bisa belajar bahwa dengan melonggarkan protokol kesehatan, melonggarkan mobilitas, ada dampak lonjakan kasus COVID-19 yang mengikuti.
Lonjakan kasus mulai terlihat saat ini. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang melakukan mobilitas saat libur lebaran kemarin, Padahal, pemerintah sudah membuat kebijakan peniadaan mudik.
"Kita pernah mengalami penurunan kasus. Namun, setelah masa peniadaan mudik, terjadi lonjakan kasus. Naik turunnya kasus, juga peran masyarakat menjadi sangat penting. Kita jangan pernah lelah mematuhi protokol kesehatan," jelas dia.
Sonny mengingatkan bahwa dukungan masyarakat sangat penting dalam menangani pandemi COVID-19. Indonesia pernah berhasil menurunkan kasus karena kesadaran terhadap protokol kesehatan meningkat saat awal penerapan PPKM mikro.
"Masyarakat bukan objek dalam pengendalian COVID-19 tapi sebagai subjek yang justru sangat menentukan. Kerjannya teman-teman tenaga kesehatan ditentukan seberapa patuh dan sadar masyarakat menjalankan 3M," ungkap Sonny.
Sebagai informasi, per hari ini jumlah duta perubahan perilaku se-Indonesia sebanyak 91.219 orang. Mereka tersebar di 34 provinsi dan 418 kabupaten/kota.
Terkait
