JAKARTA - Pandemi virus corona atau COVID-19 yang terjadi di Indonesia membuat aktivitas ekonomi terhenti. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin di Indonesia tertekan. Namun, selain kelompok miskin, kelompok kelas menengah dinilai juga harus mendapat perhatian dari pemerintah.
Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan, saat ini kondisi perekonomian Indonesia mengalami perubahan akibat pandemi COVID-19. Krisis yang disebabkan oleh virus ini, menyasar semua sektor. Karena itu, pemerintah juga harus memperhatikan kelompok yang berpendapatan menengah.
"Saya usulkan untuk middle income group juga mendapatkan perlindungan sosial. Memang mereka tidak miskin, tapi kalau mereka tidak beraktivitas mereka tidak akan punya uang. Kalau mereka tidak punya uang maka akan keluar rumah," tuturnya, dalam diskusi Premier Banking dan Market Outlook Commonwealth Bank, Selasa, 12 Mei.
Chatib menjelaskan, saat ini terdapat 115 hingga 120 juta orang aspiring middle class atau lower-middle class yang membutuhkan bantuan ekonomi dari pemerintah.
"Mereka kelas menengah, tapi tidak dapat bantuan sosial, tidak punya tabungan. Di saat seperti ini mereka bisa jatuh ke kemiskinan," jelasnya.
Lebih lanjut, Chatib mengatakan, jika satu keluarga diasumsikan memerlukan bantuan sekitar Rp1 juta per bulan, maka diperlukan dana sebesar Rp30 triliun per bulan. Sehingga, dalam empat bulan diperlukan anggaran sebesar Rp120 triliun.
BACA JUGA:
Menurut Chatib, anggaran untuk mencakup kelas menengah ke bawah ini dapat diambil dari realokasi perjalanan pemerintah yang sebesar Rp43 triliun. Sebab, dalam situasi diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka tidak mungkin ada yang melakukan perjalanan dinas.
Kemudian, lanjut Chatib, anggaran dapat juga diperoleh dari anggaran infrastruktur yang bisa disetop sementara. Kemudian, proyek infrastruktur juga bisa digeser hingga tahun depan, dan hanya anggaran pemeliharaan yang masih dipakai.
"Bisa juga pembangunan fisik sekolah, saat ini kan belajar online jadi tidak membutuhkan itu," katanya.
Selain itu, kata Chatib, pemerintah juga bisa menerbitkan surat utang global, atau berbicara dengan lembaga asing untuk membantu.
Di sisi lain, Chatib mengatakan, saat ini fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, sehingga akan dapat segera recovery usai pandemi berakhir. Apabila Juni berakhir, ia memperkirakan, recovery ekonomi akan lebih cepat yakni akhir tahun ini.
"Kalau lebih panjang, September, perlu konsolidasi 6 hingga 8 bulan. Jadi recovery baru pertengahan tahun 2021. Kalau sampai Desember, recovery baru terjadi di sekitar paruh dua 2021," tuturnya.