JAKARTA - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengkritik kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI akibat polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Sejak dibuka kemarin, pendaftaran PPDB secara online mendapat keluhan. Banyak warga yang tak bisa melakukan pembuatan akun PPDB karena sistem eror.
Anggara menuding Anies terlalu mengurusi persiapan pemilihan calon presiden pada 2024 mendatang. Sebab, TGUPP yang bertugas untuk mempercepat program DKI seakan tak berperan dalam kesiapan infrastruktur.
"Jangan pikir bursa capres dulu lah, pikirkan dulu nasib anak Jakarta. Kerahkan TGUPP yang sudah dibayar mahal untuk selesaikan masalah PPDB, jangan malah TGUPP berubah makna jadi 'Tim Gubernur Untuk Pencalonan Presiden',” kata Anggara kepada wartawan, Selasa, 8 Juni.
Dalam pembelaannya, Pemprov DKI menyebut sistem eror karena banyaknya pengguna yang mengakses laman PPDB pada waktu yang bersamaan. Namun, Anggara menyebut hal itu tak bisa disalahkan.
“Jika infrastruktur dan sistem tidak siap, seharusnya kriteria ini tidak dimasukkan, jangan asal-asalan membuat aturan. Sekarang calon siswa yang jadi korban, masa depan mereka dipertaruhkan dan harus terus menerus di depan komputer menunggu sistem PPDB pulih,” tambahnya.
BACA JUGA:
Menurut Anggara, Pemprov DKI tidak serius dalam melaksanakan pendaftaran PPDB 2021, padahal seharusnya DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya dalam melaksanakan PPDB 2021.
“Jakarta memiliki APBD terbesar se-Indonesia dan mempunyai anggaran IT yang besar, memalukan kalau masih mengalami kendala teknis seperti ini. Tahun lalu juga sudah ada evaluasi kesiapan sistem tapi tetap saja bermasalah,” ujarnya.
Untuk itu, Anggara meminta Anies segera turun tangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. “Tidak cukup sekedar perpanjangan masa pendaftaran. Nama DKI Jakarta menjadi sorotan nasional dalam pelaksanaan PPDB 2021 ini,” imbuhnya.
Terkait
