Timang-Timang Nasib TGUPP Sayang

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara atas kritikan kepada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Berbagai macam kritikan dilontarkan oleh anggota dewan.

Mulai dari anggota yang berjumlah 67 orang, beban anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp19,8 miliar namun kinerjanya tak bisa dievaluasi, hingga diketahui ada salah satu anggota yang merangkap jabatan menjadi dewan pengawas di tujuh RSUD DKI. 

Dari berbagai kritikan yang datang, Anies tetap membela timnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menganggap kritikan ini hanyalah ungkapan sinsme dari partai politik yang tak mengusung dirinya saat Pilgub DKI 2017. 

Bahkan, Anies mengangap alasan DPRD selalu menyerang TGUPP karena program strategis daerah yang disusun oleh TGUPP dirasa efektif dan diklaim menunjang keberhasilannnya. 

"Oposisi selalu mengarahkan untuk kritik-kritiknya. Kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil. Di situlah yang paling banyak dikritik. Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental," ucap Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember. 

"Karena itu, buat saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," tambah dia. 

Padahal, dalam Rapat Banggar pada Senin, 9 Desember, seluruh fraksi menyetujui adanya pemotongan jumlah anggota TGUPP dari 67 menjadi 50 orang. Baik oposisi maupun partai pendukung Anies sepakat bahwa gemuknya postur tubuh TGUPP disinyalir menghambat kerja SKPD (dinas dan BUMD). 

Namun, Anies enggan mengomentari pemangkasan jumlah anggota TGUPP. Ia hanya berpangku tangan kepada aturan yang ia buat sendiri, yakni Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP.

"Saya enggak mau berdebat soal itu, deh. Itu kan keputusannya soal Pergub," singkatnya. 

Ada dua perlakuan berbeda dari Anies kepada TGUPP dan SKPD saat keduanya bermasalah dalam proses pengajuan anggaran. Jika TGUPP dilindungi, lain hal dengan SKPD. 

Ambil contoh ketika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DIsparbud) mengajukan anggaran untuk biaya influencer di tahun 2020 sebesar Rp5 miliar. Tak lama, anggaran tersebut dihapus dan Kepala Disparbud DKI Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya. 

Kemudian, ketika heboh beberapa anggaran aneh seperti lem aibon sebesar Rp82,8 miliar, Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra juga mengundurkan diri. Tak ada pembelaan dari Anies. Anies merelakan kepergian mereka begitu saja. 

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median, Rico Marbun, memahami alasan Anies memperlakukan TGUPP dan SKPD dengan cara berbeda. 

TGUPP, menurut Rico, punya kedekatan personal yang lebih dengan Anies. Anies memasukkan TGUPP dalam inner circle-nya. Bisa dilihat dari isi Pergub TGUPP yag menyebutkan, hanya Anies seorang yang bisa mengevaluasi kinerja mereka. 

Disinyalir, anggota TGUPP saat ini adalah tim sukses atau relawan Anies pada masa Pilgub DKI 2017 lalu. Kemudian, bukan tak mungkin TGUPP bakal menjadi tim sukses Anies kembali di Pemilu 2024 mendatang. 

"Secara politik, TGUPP bukan hanya memiliki fungsi membantu Anies dalam kebijakan Gubernur. Dari segi politik, kerja-kerja anggota TGUPP penting bagi masa depan politik Anies, termasuk untuk 2024," tutur Rico saat dihubungi VOI. 

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin turut menduga ada permainan proyek yang dilakukan oleh TGUPP. 

Pasalnya, salah satu tugas TGUPP adalah melakukan proses pemantauan perancangan anggaran di tingkat SKPD. Apalagi, susunan anggota TGUPP Anies berbeda dengan TGUPP era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. 

"Sejarah awalnya, TGUPP dibentuk untuk membantu kinerja-kinerja gubernur dan wakil gubernur yang kerjanya overload," ucap Ujang. 

"Namun seiring berjalannya waktu, TGUPP diisi oleh timses dan relawan. Dan karena posisinya yang strategis membuat anggota TGUPP banyak yang main proyek," lanjut dia.