Uji Coba Jalur Road Bike di Sudirman-Thamrin Dimulai di Tengah Penolakan Sejumlah Pihak

JAKARTA - Pemprov DKI mulai uji coba jalur khusus pesepeda road bike di Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin hari ini. Uji Coba dimulai selama satu minggu, hari Senin sampai Jumat pada pukul 05.00-06.30 WIB.

Uji coba jalur road bike dilakukan tanpa penutupan atau pengalihan arus lalu lintas. Dengan tak adanya skema pengalihan dan penutupan arus lalu lintas, pada pesepada diwajibkan melaju di jalur kiri. Sehingga, tidak ada pesepeda yang masuk ke jalur kendaraan bermotor.

Dinas Perhubungan DKI tak memisahkan jalur road bike dengan sepeda motor. Tak ada pembatas antara kedua kendaraan itu karena berada di satu jalur.

"Untuk uji coba lintasan road bike di Sudirman-Thamrin tidak dilakukan penambahan pemisah lajur. Jika di sana ada tiga lajur, 2 lajur kendaraan bermotor di satu lajur pada jam 5.00-6.30 itu difokuskan pada kegiatan road bike. Jadi, diarahkan seluruh penggiat road bike menggunakan lajur paling kiri," kata Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, Minggu, 6 Juni.

Meski uji coba telah dimulai, Pemprov DKI masih menggodok aturan mengenai jalur khusus road bike, baik di Sudirman-Thamrin maupun Jalan Layang Nontol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang.

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana Suryanagara meminta para pengguna jalan yang difasilitasi di Sudirman-Thamrin untuk menaati aturan lalu lintas dan saling menghargai sesama pengendara.

"Kami mengimbau mari kita saling menghargai sesama pemakai jalan. Dari pihak Pemda, dari kepolisian, berusaha untuk mengakomodir berbagai macam kepentingan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan kondusif dan saling menghargai antara sesama pemakai jalan," ucap Rusdy menambahkan.

Ditentang sejumlah pihak

"Karpet merah" untuk pengguna sepeda balap (road bike) mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menganggap rencana penyediaan jalur khusus pesepeda road bike oleh Anies berlebihan.

Sebab, menurut dia, pengguna sepeda tidak lebih dari 0,1 persen masyarakat. Lagipula, kata Gilbert para pesepeda tidak membayar pajak kendaraan. Namun, diberi karpet merah dengan adanya penyediaan jalur khusus di Jalan Sudirman-Thamrin.

"Kebijakan karpet merah buat pehobi road bike adalah melukai perasaan masyarakat. Ini semua kebijakan tanpa kajian," kata Gilbert.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik juga mengaku tak setuju. Menurut Taufik, fasilitas jalur sepeda di sisi kiri jalan sudah cukup untuk menunjang kegiatan bersepeda warga. Apalagi, jalur sepeda di Sudirman sudah terproteksi.

"Saya kira untuk sepeda seperti itu pakai jalur sepeda yang udah ada saja. Tidak usah bangun lintasan baru. Tidak usah. Pakai yang sudah ada saja," kata Taufik.

Menurut Taufik, penyediaan jalur sepeda bagi masyarakat di jalan raya memiliki tujuan untuk bertansportasi. Sementara, pengguna road bike adalah pesepeda balap yang bersepeda untuk berolahraga.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno juga menganggap karpet merah bagi road bike saat pagi di hari kerja tak perlu dilakukan. 

Lagipula, menurut dia, Pemprov DKI sudah memfasilitasi lintasan sepeda balap itu di Jalan Layang Nontol Kampung Melayu-Tanah Abang pada Sabtu-Minggu pukul 05.00-08.00 WIB. 

"Sebaiknya tidak dilakukan, karena sudah tersedia juga jalur khusus sepeda. cukup di hari libur dan akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu (di JLNT Kampung Melayu)," tutur Djoko.

Menurut Djoko, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan yang lain juga harus diperhatikan. Lagipula, kata Djoko, stadion Velodrome Rawamangun juga memiliki fasilitas jalur sepeda dengan bebas yang bisa dipakai.

Sementara, tujuan awal fasilitasi pesepeda di Jalan Sudirman-Thamrin adalah sebagai alat transportasi, bukan berolahraga. Maka itu, jalur sepeda permanen dibuat.

"Sebenarnya, lajur sepeda yang sudah dibangun di sepanjang Sudirman-Thamrin tujuannya untuk shifting sepeda untuk kerja tiap hari, bukan untuk olahraga. Kalau olahraga dengan road bike memang harus di stadium, Seperti halnya balapan motor atau mobil di sirkuit. Bukan balapan di jalan raya," ungkap Djoko.

Pengamat tata kota dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan pun menganggap kebijakan jalur khusus pesepeda road bike terlalu liar dan diskriminatif.

"Cara membuat kebijakan yang luar seperti ini juga diskriminatif serta akan merusak citra pesepeda secara umum. Akibat ulah pembuatan oleh kepolisian dan kebijakan liar oleh Pemprov Jakarta ini akan membuat publik marah kepada pesepeda secara umum," jelas Tigor.