Warga Miskin Jakarta Bisa Senyum, Anies Baswedan Kembali Data Warga Tak Mampu

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melalui Dinas Sosial DKI Jakarta kembali membuka pendataan warga dengan kondisi perekonomian lemah, lewat sistem fakir miskin dan orang tidak mampu (FMOTM).

Dalam akun Instagram @dkijakarta, pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) FMOTM akan dilaksanakan secara online pada tanggal 7 hingga 25 Juni 2021.

"DTKS ini nantinya akan digunakan sebagai dasar pemberian program bantuan di Provinsi DKI Jakarta seperti KLJ, KPDJ, KAJ, KJP Plus, KJMU, PKH, BPNT dan program bantuan lainnya," tulis akun dkijakarta pada Kamis, 3 Juni.

Adapun timeline pendaftaran dimulai dari pengisian data oleh warga. Lalu, ada pemadanan data dengan Dukcapil dan Bapenda pada minggu pertama dan kedua bulan Juli. Selanjutnya, musyawarah kelurahan pada minggu ketiga bulan Juli.

Lalu, penetapan daftar sasaran tetap pada minggu keempat Juli dan penginputan daftar sasaran tetap ke dalam aplikasi SIKS NG pada minggu pertama bulan Agustus. Kemudian, ada verifikasi dan validasi pada minggu kedua Agustus, hingga penetapan oleh Kementerian Sosial.

Namun, tak semua warga bisa masuk dalam pendataan FMOTM. Rumah tangga yang tak dapat diusulkan dalam pendataan, di antaranya ada anggota rumah tangga yang menadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI, POlri, Anggota DPR, atau DPRD.

Lalu, rumah yang yang memiliki mobil, memiliki tanah atau lahan bangunan dengan NJOP di atas Rp1 miliar. Kemudian, sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek. Hingga, dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat.