Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus diperketat. Dia menegaskan, pemerintah tidak akan menoleransi penyelewengan anggaran terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

"Saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 27 Mei.

Di masa pandemi ini, sambungnya, seluruh kekuatan bangsa harus diperjuangkan demi mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan. Sehingga, peran pengawasan begitu penting agar seluruh tujuan negara melalui belanja anggaran bisa terjamin secara akuntabel, efektif, dan efisien.

"Mengikuti prosedur itu penting tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Sekali lagi, ini harus secara akuntabel, efektif, dan efisien," tegasnya.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, masyarakat saat ini terus menunggu hasil dari tiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah. "Yang ditunggu rakyat itu hasilnya, yang ditunggu itulah manfaat," tegasnya.

Sehingga, Jokowi meminta jangan sampai ada anggaran yang lantas tak terawasi dengan baik dan menimbulkan penyalahgunaan. "Apalagi sampai dikorupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah saat ini telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hingga mencapai Rp700 triliun. Dana ini, kata Jokowi, harus segera direalisasikan secara cepat.

"Ini harus cepat (direalisasikan, red) karena kita kejar-kejaran dan (harus, red) tepat sasaran. Agar ekonomi kita bisa bangkit kembali," pungkasnya.