JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendapat informasi, jutaan pekerja informal yang telah dirumahkan dan ratusan ribu pekerja formal mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tempat.
"Informasi saya terima ada sekitar 1 juta lebih pekerja informal yang telah dirumahkan dan 375 ribu pekerja formal yang terkena PHK Sedangkan untuk pekerja informal diperkirakan sekitar 315 ribu yang terdampak," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 30 April.
Atas informasi tersebut, Jokowi meminta jajarannya untuk memastikan program stimulus pemerintah segera dilaksanakan dan berjalan. Sehingga, para pelaku usaha bisa merasakan manfaatnya tanpa perlu melakukan PHK atau merumahkan pegawai mereka.
"Saya ingatkan juga agar berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK. Ini penting," tegasnya.
BACA JUGA:
Untuk pekerja informal rentan miskin dan miskin, Jokowi minta agar dimasukkan dalam program jaring pengaman sosial yang disiapkan di tengah pandemi COVID-19.
Kemudian berkaitan dengan program bantuan Kartu Prakerja, dirinya meminta agar para pekerja informal dan formal yang di PHK maupun dirumahkan mendapat prioritas dalam bantuan ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan agar pembagian Kartu Prakerja harus sesuai dengan prioritas awal, yaitu bagi mereka yang terdampak. Apalagi, sekarang jumlah mereka yang menerima bantuan ini terus meningkat.
"Informasi terakhir yang saya terima, yang daftar untuk Kartu Prakerja sudah 8,4 juta. Padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi, untuk korban PHK agar diberikan prioritas," ungkapnya.
Jokowi juga meminta program padat karya tunai di tiap kementerian diperbanyakan. Seperti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Sehingga ada penyerapan tenaga kerja yang banyak di situ," tutupnya.
