Klarifikasi Kebocoran 279 Juta Data WNI, Komisi IX DPR Panggil BPJS Kesehatan Pekan Depan

JAKARTA - Komisi IX DPR bakal memanggil BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan terkait dengan 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor dan dijual di forum internet.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku terkejut ada data penduduk yang terdaftar di BPJS Kesehatan tersebar dan diperjualbelikan lewat media media sosial.

"Mestinya dijaga kerahasiaannya oleh lembaga di negara kita seperti BPJS. Ini jangan sampai bocor keluar," ujar Saleh di Sekretariat DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 21 Mei.

Menurutnya dalam paparan ke komisi IX DPR, BPJS Kesehatan sejak beberapa tahun terakhir mengatakan sistem komputerisasi yang mereka miliki adalah sistem komputerisasi yang sangat aman. Sehingga data yang ada semestinya terpelihara dengan benar dan tidak bocor keluar. 

"Karena itu nanti kami akan mengusulkan bagaimana agar BPJS kesehatan memberikan keterangan secara khusus pada komisi IX terkait dengan kebocoran ini," kata Saleh.

Ketua Fraksi PAN di DPR itu mengatakan, pihaknya bakal mempertanyakan 3 hal soal kebocoran data tersebut. 

"Pertama, yang perlu dilihat data itu bocornya kenapa, itu perlu kita tanyakan. Kemudian kedua, apa dampak dari kebocoran itu terhadap pelayanan. Ketiga, kira-kira apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua," jelas Saleh.

Menurutnya, ketiga hal tersebut penting untuk dipertanyakan lantaran data peserta BPJS Kesehatan sudah hampir 210 juta warga negara terdaftar. 

"Kalau semuanya bocor datanya ke orang kan, waduh bahaya! Jadi kita lihat bagaimana dampaknya keseriusan terkait itu," jelas Saleh.

Menurutnya sudah ada penjadwalan rapat dengar pendapat dengan BPJS Kesehatan pekan depan. Salah satu yang bakal dibahas yakni penjelasan terkait kebocoran data ini, selain masalah vaksinasi.

"Kan banyak ya, salah satunya ini (kebocoran data, red). Mulai vaksin AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, dan gotong royong," ungkap legislator dapil Sumut II itu.

Saleh menambahkan, dari ketiga pertanyaan itu nantinya Komisi IX DPR akan mendorong pengusutan kebocoran data tersebut. Bila perlu dilakukan audit digital forensik yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

"Tentu kita akan mengupayakan akan diusut mengapa ini bisa bocor. Diantaranya pada ujungnya dilakukan audit pada kebocoran itu," ungkap Saleh.

Selain data BPJS Kesehatan, Saleh juga menyinggung soal data BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, hal itu menjadi motivasi Komisi IX DPR untuk bekerja bagaimana membuat lembaga-lembaga tersebut menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. 

"Kalau ini di sini (BPJS Ketenagakerjaan, red) bocor, kemudian Mensos katakan data 25 juta salah itu kan serius itu. Apakah itu ada keterkaitan segala macam kita belum tahu," jelas Saleh.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Risma menyebutkan 21 juta data ganda tersebut sudah dinonaktifkan oleh Kemensos agar dapat menampung lebih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bansos di seluruh wilayah Indonesia. 

"Saya terus terang sampai hari ini sudah bolak balik mempertanyakan data yang ada di BPJS Kesehatan itu. Itu belum clear juga tiba-tiba Mensos katakan ada 25 juta data yang tidak sesuai . Berarti selama ini 25 juta dikasih bantuan atau tidak? Bagaimana mengkoreksinya bagaimana tarik lagi atau enggak? Kan enggak mungkin! Nah sekarang katanya data itu ditidurkan, terus kapan dibangunkan lagi? Atau dibiarkan tidur terus?," kata Saleh.