Ada Dugaan 'Orang Dalam', BPJS Kesehatan Diminta Gerak Cepat Dalami Kasus Kebocoran Data
Ilustrasi foto (Sumber: setkab.go.id)

Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Alifuddin meminta BPJS Kesehatan bergerak cepat dalam menginvestigasi kebocoran 279 data kependudukan yang dijual di sebuah forum internet. Sebab ia menduga ada oknum BPJS Kesehatan yang terlibat pada insiden kebocoran data kependudukan tersebut.

“Yang saya khawatirkan ada orang dalam yang memberikan kode. Jadi saran saya perlu diselidiki. Kalau benar tidak ada alhamdulillah, tapi kami curiga di sini ada orang dalam," ujar Alifuddin dalam rapat bersama Direksi BPJS Kesehatan di Komisi IX DPR, Selasa, 25 Mei.
 
"Ini mohon dicek betul dan jangan sampai terjadi karena ini sangat membahayakan semuanya,” sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi mengenai dugaan kebocoran data tersebut.

BPJS Kesehatan, kata dia, telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak mulai dari Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Siber Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan IT security expert.

“Kami sudah bentuk tim, ada ketuanya untuk menyelidiki. Tentu kami sekarang sudah lapor kepada Bareskrim, artinya itu (keberadaan orang dalam) mungkin juga terjadi dan kami juga sudah gerak,” katanya.

 
"Karena belum selesai (investigasi, red), jadi belum bisa tahu apa ada kebocoran atau tidak. Tapi sudah ramai bahwa ini bocor. Jadi belum tahu sebetulnya yang dia tawarkan itu benar data BPJS atau bukan, itu belum tahu, tapi kalau mirip iya," ungkap Ali Ghufron.
 
Kendati demikian, ia tidak menampik ada kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, meskipun sudah ada sistem keamanan berlapis. Untuk sistem keamanannya sendiri, BPJS Kesehatan menerapkan beberapa lapisan (layer) sistem keamanan. Meliputi, kontrol keamanan perimeter, keamanan jaringan, keamanan endpoint, keamanan aplikasi, dan kontrol keamanan data.

“Artinya, tidak menutup kemungkinan dan kami ‘oh tidak mungkin kami sudah berlapis’, tidak, ini mungkin tapi kan perlu pembuktian perlu proses karena sangat kompleks dan datanya besar jadi perlu waktu,” ujarnya.

Meski begitu, Ali memastikan pelayanan BPJS Kesehatan tidak terpengaruh akibat dugaan bocoran data tersebut. Oleh sebab itu, ia mengimbau semua peserta BPJS Kesehatan tidak panik atas insiden tersebut.

“Tidak perlu turun kepercayaan kecuali ada pelayanan terganggu atau apa, jadi semua ini masih dalam proses investigasi” katanya.