JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Didik Budijanto mengatakan, tak ada data maupun informasi yang ditutupi terkait penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Semua informasi, kata Didik, dipastikan terbuka dan tidak ada yang ditutupi.
"Terus terang saja enggak ada data yang ditutupi. Tidak ada data yang ditutupi," kata Didik dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube milik BNPB, Selasa, 28 April.
Dia menjelaskan, kalau ada perbedaan data yang disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Achmad Yuriant0 (Yuri), itu karena data dikirimkan pada saat cut-off point time yaitu pada pukul 12.00 WIB. Data yang dibacakan Yurianto adalah yang tercatat hingga pukul 12.00 WIB, sehingga wajar jika ada perbedaan.
"Ketika jubir sampaikan, data itu dinamik terus bergerak. ... Itu sebabnya jubir selalu sampaikan berdasarkan data jam 12.00 siang," jelas Didik.
BACA JUGA:
Dia menjelaskan, data yang dibacakan Yuri dikumpulkan dari spesimen laboratorium jaringan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes. Selanjutnya, data ini akan dikompilasi di Balitbangkes dan divalidasi, besar kemungkinan satu spesimen diperiksa berulangkali.
"Setelah proses Balitbangkes, data dikirm ke PHOC (Public Health Emergency Operating Center) di Kemenkes. Di sana itu juga diverifikasi dan di validasi," ungkapnya sambil menambahkan data yang diterima PHOC bukan hanya data dari Balitbangkes melainkan data dari Dinas Kesehatan di daerah untuk penelusuran epidemiologi.
Setelah itu, PHOC akan melakukan validasi dan verifikasi hingga akhirnya muncul angka terakhir soal berapa spesimen yang sudah diperiksa dan jumlah kasus positif serta negatif. Sehingga, data yang dibacakan oleh Yurianto setiap harinya adalah data yang pasti dan sudah terintegrasi dengan Gugus Tugas.
Didik mengatakan, data ini harus diketahui publik. Apalagi, Presiden Joko Widodo meminta data yang berkaitan dengan COVID-19 dibuka ke publik.
Data ini, kata dia, juga berfungsi untuk mengetahui sebaran virus tersebut di daerah. Sehingga tiap daerah bisa melakukan tindakan preventif atau pencegahan.
"Ini data yang memang harus terus dipantau oleh pengambil kebijakan. Sehingga dengan terus melandai, ternyata intervensi terus on the track," tutup Didik.