JAKARTA - Calon gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana menuliskan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Denny Indrayana gundah dengan dugaan politik uang jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel.
“Bapak Presiden, saya Denny Indrayana, calon gubernur Kalimantan Selatan. Maafkan saya mengirimkan surat ini kepada Presiden, dalam kapasitas Bapak sebagai Kepala Negara. Saya sebenarnya melakukan ini sebagai langkah terakhir, karena berbagai saluran lain dalam sistem pemilu kita tidak berjalan ataupun berfungsi sebagaimana seharusnya,” kata Denny Indrayana lewat pernyataan video yang dikutip VOI, Jumat, 7 Mei.
Denny Indrayana menjelaskan coblos ulang Pilgub Kalsel atas tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PSU akan digelar pada 9 Juni.
“Tentu saja kita berharap, pelaksanaan PSU akan berjalan lancar, utamanya konsisten dalam menegakkan prinsip jujur dan adil. Sayangnya, izin kami melaporkan Bapak Presiden, prinsip utama pemilu tersebut sudah sejak awal diciderai. Bantuan COVID-19 diselewengkan dengan gambar gubernur petahana saat itu, Sahbirin Noor. Tidak hanya itu, tandon air cuci tangan COVID-19, bedah rumah dan berbagai program pemerintah provinsi disalahgunakan untuk membantu pemenangan Paslon 1 (Sahbirin-Muhidin),” beber Denny Indrayana.
BACA JUGA:
Mantan Wakil Menkum HAM itu melaporkan ke Jokowi soal upaya mengadukan dugaan politik uang ke Bawaslu. Tapi sayang, pelaporan ini disebut Denny Indrayana tak ditindaklanjuti.
“Saat ini menjelang PSU 9 Juni, hal yang paling menantang lagi-lagi adalah maraknya politik uang. Bermula dari masifnya pembagian bakul yang berisi berbagai kebutuhan hidup, pembagian ikan, sayur-sayuran, dan lain-lain, serta tentu saja pembagian uang. Aparat pemerintahan dilibatkan, dari tingkat RT hingga ke level yang lebih tinggi, diberikan gaji bulanan selama proses PSU, untuk mendata dan mengumpulkan suara warga,” papar Denny Indrayana.
Karena kondisi ini, Denny Indrayana memohon perhatian khusus dari Presiden Jokowi.
“Inilah langkah tersisa yang saya harapkan masih mungkin membawa perubahan. Kami bermohon ada langkah pencegahan dan penindakan yang lebih konkret bisa didorong oleh Presiden selaku Kepala Negara, untuk menjaga agar PSU Pilgub Kalsel tetap berjalan jujur dan adil,” sambung Denny.
Denny yang berpasangan dengan Difriadi Darjat meminta ada penjagaan aparat negara di lapangan jelang pemungutan suara ulang.
“Kami meyakini, hanya dengan aparat negara yang ikut menjaga agar “serangan fajar” tidak terjadi, maka PSU Pilgub Kalsel yang jujur dan adil, masih mempunyai harapan. Dengan demikian, rakyat pemilih di Kalsel akan lebih memilih berdasarkan ‘mata hati’, bukan ‘mata uang’,” kata Denny Indrayana.
“Demikian harapan dan surat terbuka ini kami sampaikan, sebagai bagian dari ikhtiar kami selaku warga negara yang cinta Indonesia, dan cinta pemilu yang jujur dan adil, tanpa politik uang, tanpa politik curang. Besar harapan kami, Bapak Presiden memberikan atensi dan mengabulkan permohonan kami, agar ada aparat negara yang mengawal PSU Pilgub Kalsel, supaya proses pembagian uang tidak dibiarkan terjadi dan menciderai proses demokrasi di tanah air kita,” tutur Denny Indrayana.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
