Eks Ajudan BJ Habibie Cerita Pernah Undang 100 Tokoh Papua ke Istana Minta Referendum, Tapi...

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyesalkan istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) diubah menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurutnya, perubahan istilah OPM ke KKB juga mengubah paradigma penanganan kaum separatis di bumi cenderawasih.

Padahal menurutnya, kelompok ini hanya kelompok kriminal biasa. Namun ada keinginan besar dibalik setiap aksi kriminalnya selama ini. 

Politikus PDIP itu menuturkan, bahwa kelompok separatis ini sejak dulu memang ingin merdeka. Apalagi, mereka punya kenangan trauma yang cukup panjang di era Orde Baru.

"Ada trauma yang dalam pada masyarakat Papua di era Orba tanpa memperhatikan HAM.  Ada 11 kali operasi militer yang pernah dilakukan. Inilah yang menimbulkan trauma masyarakat Papua,” ujar Hasanuddin, Rabu, 5 Mei.

Lebih lanjut, mantan perwira tinggi TNI-AD itu menceritakan saat dirinya masih menjabat sebagai ajudan Presiden BJ. Habibie. Dimana ia diminta untuk mengundang 100 tokoh Papua ke Jakarta. 

Dikatakannya, terjadi perdebatan dalam pertemuan tersebut. Para tokoh Papua minta referendum lantaran ada keinginan lepas dari NKRI. 

"Akhirnya, ketika itu diambil kebijakan berupa pemberian Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Lalu, digelontorkan lah anggaran besar ke Papua," jelasnya.

Namun, sambungnya, anggaran Otsus hanya dinikmati kaum elit Papua dan tak mengalir ke lapisan rakyat paling bawah. 

"Masyarakat di bawah tetap sulit mendapatkan ubi jalar, sulit mendapatkan akses kesehatan, dan pendidikan juga tidak tersentuh," jelas TB Hasanuddin.

Karenanya, dia mengingatkan agar penanganan KKB di Papua harus terukur, sistematis dan massif. Terlebih adanya operasi militer di wilayah ujung timur Indonesia itu.

"Pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan separatis di Papua harus terkendali dengan baik," tandasnya.