JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memasang 1.183 titik di sejumlah RW kumuh hingga RPTRA di Ibu Kota. Anggarannya menggunakan pos biaya tak terduga (BTT) pada 2020.
Pemasangan Wi-Fi gratis untuk warga ini bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dan PT Bali Towerindo Sentra sejak November 2020.
Namun, belakangan terungkap bahwa biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk tiap titik JakWIFI terlalu mahal. Hal ini berdasarkan hasil pengawasan Komisi A DPRD DKI.
"Biaya JakWIFI Rp6 juta per bulan tiap titik. Itu kemahalan," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono kepada VOI, Jumat, 30 April.
Mujiyono bilang, Pemprov DKI memiliki alasan atas tingginya anggaran JakWIFI. Katanya, Wi-Fi yang dipakai memiliki kualitas tinggi. Kecepatannya sampai 50 Mbps serta jaringan yang cukup stabil.
"Tapi, pas kita reses, teman-teman Komisi A pada bilang sinyalnya lemot, buffering terus," ujar Mujiyono.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Anies Resmikan Gereja di Penjaringan Bersama Gus Miftah Hingga Sekjen PBNU
29 April 2021, 19:31 -
| BERITA
Pengacara tak Persoalkan Viral Balada Cinta Munarman, Yakin Pahala Semakin Besar
29 April 2021, 14:52 -
| BERITA
Babi Ngepet yang Bikin Heboh Ternyata Hoaks, Ustaz yang Merekayasa Ditangkap
29 April 2021, 14:09 -
| BERITA
Babi Ngepet yang Bikin Heboh Ternyata Hoaks, Ustaz yang Merekayasa Ditangkap
29 April 2021, 14:09
Lalu, Mujiyono menemukan pemanfaatan JakWIFI tak begitu efektif. Saat peluncuran tersebut, Anies memasang JakWIFI utamanya untuk menunjang para siswa yang kurang mampu agar bisa melaksanakan belajar daring (online). Ternyata, banyak anak maupun warga lainnya yang menggunakan untuk hiburan.
"Pemanfaatannya sama masyarakat kurang efektif. Ada yang digunakan untuk main game, ada yang nonton film karena kurangnya pengawasan," ungkap dia.
Oleh sebab itu, Mujiyono meminta Anies mengevaluasi program JakWIFI yang dianggap pemanfaatannya tidak maksimal dan kurangnya pengawasan.
"Komisi A meminta dilakukan evaluasi komprehensif dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta," pungkasnya.
Terkait
