JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono menyayangkan mahalnya biaya bulanan pengadaan JakWIFI yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ini, fasilitas Wi-Fi gratis bagi warga itu berbiaya Rp6 juta per bulan per titik dengan total saat ini ada 1.183 titik.
Bahkan, rencananya Anies akan memperluas 2.300 titik JakWIFI di lokasi lain pada bulan Juli 2021. Dari harga yang mahal itu, Mujiyono meminta Anies menunda perluasan JakWIFI.
"Kita minta perluasan JakWIFI tahun 2021 ditunda karena kemahalan," kata Mujiyono kepada VOI, Jumat, 30 April.
Menurut Mujiyono, beban biaya yang mesti dibayarkan tiap bulannya lebih baik digunakan untuk program lain, seperti penambahan jumlah siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Anggarannya masukkan saja ke tambahan kuota untuk KJP. Bisa juga buat percepat vaksin guru guru, untuk mantenance sekolahannya juga bisa, dan untuk sediakan hand sanitizer tiap sekolah," ujar Mujiyono.
BACA JUGA:
Mujiyono menganggap pemanfaatan JakWIFI tak begitu maksimal. Pemprov DKI menggadang-gadang Wi-Fi yang dipakai memiliki kualitas tinggi. Kecepatannya sampai 50 Mbps serta jaringan yang cukup stabil.
"Tapi, pas kita reses, teman-teman Komisi A pada bilang sinyalnya lemot, buffering terus," ujar Mujiyono.
Anies memasang JakWIFI utamanya bertujuan untuk menunjang para siswa yang kurang mampu agar bisa melaksanakan belajar daring (online). Ternyata, banyak anak maupun warga lainnya yang menggunakan untuk hiburan seperti main game dan menonton film.
Lagipula, kata Mujiyono, Presiden Joko Widodo meminta seluruh daerah untuk menggelar sekolah tatap muka secara serempak saat tahun ajaran baru Juli 2021.
"Sesuai dengan permintaan pak presiden meminta dimulai pembelajaran tatap muka per juli 2021. Terus, nanti kemungkinan JakWIFI nggak terlalu dibutuhkan untuk siswa yang belajar online. Memang masih ada yang butuh, tapi kan enggak maksimal saat tatap muka diberlakukan," jelasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
