DPRD DKI Bantah Tudingan Eks TGUPP Era Anies Baswedan Soal Anggaran JakWIFI Dipotong

JAKARTA - Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono membantah tudingan mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati, soal pemotongan anggaran JakWIFI.

Tatak menuding DPRD dan Pemprov DKI memotong anggaran program layanan internet gratis untuk warga, sehingga terdapat pemutusan layanan di sebagian titik yang telah terpasang.

"Anggaran belanja rutin untuk program JakWIFI di APBD tahun 2023 ada. Itu tetap jalan," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa, 3 Januari.

Layanan JakWIFI yang kini telah terpasang hampir 10 ribu titik dijalankan oleh Pemprov DKI dan perusahaan swasta dengan skema pembiayaan corporate social responsibility (CSR).

Pada titik-titik JakWIFI yang layanannya dibiayai Pemprov DKI, Mujiyono menegaskan anggaran operasional tersebut tetap dikucurkan pada tahun 2023. Hanya saja, alokasi anggarannya dikurangi karena terjadi defisit anggaran.

Penambahan anggaran akan kembali dialokasikan saat pembahasan perubahan APBD pada pertengahan tahun 2023.

"Anggaran JakWIFI tahun 2023 ada untuk operasional 7 bulan. Dalam 7 bulan ke depan (layanan JakWIFI normal). Begitu nanti di APBD perubahan, di Juni atau Juli, masuk lagi anggarannya untuk sisa 5 bulan berikutnya," urai Mujiyono.

Mujiyono pun menegaskan tidak ada layanan JakWIFI yang diputuskan oleh Pemprov DKI selama tahun ini. Sementara, pada titik-titik JakWIFI yang dibiayai dana CSR perusahaan, seharusnya juga tidak ada layanan yang diputus karena hal itu merupakan kewajiban perusahaan swasta.

"Itu tanggung jawab perusahaan. Tapi, mungkin kalau ada (jaringan internet JakWIFI) yang lemot, mungkin kondisi (keuangan) perusahaan itu sedang kurang bagus, belum membayar biaya bulanannya," jelasnya.

Sebelumnya, eks TGUP era mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Tatak Ujiyati Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mematikan layanan JakWIFI pada sejumlah titik.

Lewat media sosial miliknya, Tatak membagikan tangkapan layar yang menampilkan narasi pemutusan layanan JakWIFI oleh Pemprov DKI Jakarta pada suatu wilayah per 1 Januari 2023. Namun, Tatak tidak menyebutkan wilayah mana yang mengalami pemutusan internet gratis program Anies tersebut.

"Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan. Okelah jika tidak suka Anies Baswedan. Tapi, mbok, ya jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin," kata Tatak dalam akun Twitter @tatakujiyati.

Tatak pun menduga Pemprov DKI dan DPRD DKI memotong alokasi anggaran JakWIFI dalam APBD tahun anggaran 2023 yang pembahasannya dilakukan setelah Anies lengser.

"Nampaknya ada pemotongan anggaran Jakwifi di APBD sehingga sebagian titik wifi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Yah begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela," ucap dia.