Istana Evaluasi Gejolak Keamanan di Papua, Sepakat Tumpas KKB

JAKARTA – Sederet teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua terus menimbulkan korban. Kali ini Kepala BIN Daerah Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha gugur dalam kontak tembak. 

Peristiwa ini pun menjadi evaluasi bersama saat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggelar rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin, 26 April.

“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Moeldoko sambil menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya salah satu putra terbaik bangsa, Kabinda Papua Danny Nugraha.

Dalam rapat ini, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dariKemenko Polhukam, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya. Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua. 

Sementara itu,  Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw sepakat dengan pernyataan Moeldoko. Menurut Paulus,tatanan sinergitas di lapangan belum padu. Poin ini penting agar upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa optimal.

Evaluasi juga sudah dilakukan Kemenko Polhukam. Setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam telah menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu poin dalam rapat tersebut, Menko Polhukam menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.

Sementara itu, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, maka oemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Apalagi, katanya, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas. 

“Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan,” jelas Teddy.

Teddy menambahkan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai. Apalagi sejumlah pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sedangkan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto mengatakan, penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat, hingga pemkab. 

Sementara Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto sepakat, operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum. 

“Maka, kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” jelas Boy.

Ada pun Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda berharap, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus. 

“Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ungkap Yuni.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berduka atas meninggalnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya 

Kabinda Papua dilaporkan meninggal setelah adanya kontak senjata dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu, 25 April.

"Atas nama rakyat, bangsa, dan negara saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan arwah almarhum Brigjen I Gusti Putu Dani mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 26 April.

Jokowi menyebut negara akan memberikan kenaikan pangkat. Hal ini dilakukan karena dedikasi yang diberikan oleh I Gusti Putu Danny.

"Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanan Brigjen I Gusti Putu Dani," tegas Jokowi.