6 Menteri yang Dinilai Layak Diganti Jokowi

JAKARTA - Isu reshuffle jilid 2 semakin mengerucut menyasar nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju. Beredar informasi, ada enam nama pembantu Presiden Jokowi yang bakal dicopot. 

Akan tetapi, nama-nama ini masih simpang siur. Lantas siapakah yang paling layak untuk direshuffle oleh Presiden? 

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, saat ini Indonesia tengah membutuhkan menteri-menteri yang kinerjanya luar biasa di tengah tantangan luar biasa. Tantangan itu di antaranya menghadapi revolusi industri 4.0 juga kondisi ekstra ordinary pandemi COVID-19. 

Menurut Karyono, menteri yang paling layak direshuffle adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Ini kan memerlukan satu kemampuan kinerja menteri yang luar biasa, karena itu beberapa menteri yang kurang bagus misalnya menteri pertanian bisa juga di-reshuffle," ujar Karyono dihubungi VOI, Senin, 19 April.

Karyono menilai, peran menteri pertanian sangat penting khususnya membuat sektor pangan menjadi strategis.

"Ini bagaimana harus punya menteri yang bisa mewujudkan kedaulatan bidang pertanian sehingga kita memiliki ketahanan pangan, tidak impor. Lalu komoditas pertanian harus surplus minimal tidak impor ini penting. Jadi menteri bukan sekedar hanya ganti menteri tidak ada progres sami mawon (sama saja, red) tetap impor," jelas dia.

Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPO) itu menilai, Mentan juga harus memperhatikan nasib para petani. Bagaimana kebijakan kementerian yang melindungi petani baik dalam kehidupan maupun hak sebagai petani.

"Jumlah petani kita semakin lama semakin menurun, itu kan juga harus menjadi perhatian serius menteri pertanian," tegasnya.

Kedua, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil. Menurutnya, kebijakan tidak cukup hanya bagi-bagi sertifikat saja.

"Ini vital pertanahan nasional. Soekarno mengatakan bahwa keadilan hak atas tanah ibarat pohon tanpa akar, bangun gedung tanpa pondasi. Jadi bukan sekedar bagi-bagi sertifikat, tapi bagaimana memenuhi kewajiban warga negara bahwa setiap warga negara memiliki hak atas tanah dan harus dilindungi dari tangan industri," sambung Karyono.

Ketiga, yakni Menteri Perdagangan Muhammad  Lutfi. Menurutnya, Lutfi sangat layak dicopot lantaran kebijakannya hanya mementingkan segelintir kelompok saja. Nama Lutfi juga selaku disebut sebagai menteri yang layak diganti.

"Mendag Lutfi, kalau dia tidak memiliki kebijakan kemandirian, kebijakan perlindungan terhadap produk nasional saya kira dia layak diganti," kata Karyono.

"Kalau hanya menguntungkan segelintir orang ya jadi pengusaha aja diluar, tidak usah jadi menteri. Karena tugas menteri itu berkewajiban untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakannya jangan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang," imbuh dia. 

Keempat yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. "Kemendes juga kinerjanya kurang, perlu direshuffle," katanya.

Kemendes, menurut Karyono, juga sangat vital karena populasi masyarakat penduduk di Indonesia banyak tinggal di pedesaan. Kemudian sebagai sumber pangan, sumber energi bahkan adat istiadat, sumber resources adalah dari desa. 

"Perlu ada kebijakan yang revolusioner untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mambangun kemandirian desa. Kalau desa kuat maka negara kuat. Masyarakat desa sejahtera, masyarakat kota juga ikut sejahtera. Menurut saya perlu dievalausi menterinya," tegas Karyono.

Kelima, adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, Tjahjo lebih cocok memimpin Kementerian Dalam Negeri yang kini diisi oleh Tito Karnavian. 

"MenPAN RB Pak Tjahjo tentu dibutuhkan meskipun kinerjanya belum maksimal. Sebenarnya Tjahjo lebih cocok jadi mendagri," kata Karyono.

Sementara keenam Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dinilai lebih cocok mengisi pos kementerian PAN-RB.

"Tito yang memiliki backgorund sebagai mantan Kapolri kemudian sukses menangani terorisme, masalah keamanan tentu memiliki pengalaman bidang reserse. Saya kira tepat ini di KemenPAN, di mana ditengah meningkatnya ASN yang terpapar faham khilafah ekstrimisme beragama," terang Karyono.

"Cocok di situ Tito. Lebih baik di-switch saja mungkin lebih pas, gerakannya bisa lebih cepat sesuai dengan yang diharapkan presiden," sambungnya.

Ada juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate yang dianggap kurang memadai kemampuannya untuk memimpin kementerian tersebut.

"Meski tidak terlalu jeblok tapi kerjanya masih biasa aja, tidak luar biasa. Kalau mau di evaluasi ya cocok juga di reshuffle mungkin digeser kemana gitu yang cocok dengan kemampuan beliau. Kan dia pengusaha, di DPR di komisi XI bidang keuangan ekonomi bisa juga ke kementerian ekonomi. Misalnya, Mendag gantikan Lutfi. Itu lebih tepat lah," kata Karyono.