Jubir PDIP: KPK Harus Periksa Jokowi dan Effendi Simbolon Terkait Dugaan Obstruction of Justice

JAKARTA - Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli menilai, KPK harus memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Effendi Simbolon terkait dugaan perintangan penyidikan (Obstruction of Justice) dalam kasus Harun Masiku. 

Hal itu disampaikan Guntur merespons pernyataan eke politikus PDIP Effendi Simbolon yang menyebut Jokowi selama ini membantu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto agar tak dibidik KPK usai Harun Masiku buron atas kasus suap PAW anggota DPR RI. Effendi mengatakan hal itu dalam konteks membantah tudingan politisasi hukum terhadap Hasto. 

"Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon, 'Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku (HM)', artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK, berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini," ujar Guntur dalam keterangannya, Kamis, 9 Januari. 

"Maka, KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan obstruction of justice yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu, Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM," sambungnya.

Guntur menegaskan, Hasto sendiri mengaku tidak merasa dibantu dalam kasus HM. Karena kalau benar dibantu, menurut dia,seharusnya kasus HM tidak ada sejak awal.

"Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan 'tangan-tangan kekuasaan' yang memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan. Siapa yang bisa menggerakkan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi," tegasnya. 

Guntur mengatakan, Hasto telah membantah jika Jokowi membantunya menghadapi kasus tersebut. Justru, menurut Guntur, Hasto lah yang selama ini membantu Jokowi selama menjadi presiden RI. 

"Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membantah pernyataan Effendi Simbolon itu. Karena faktanya terbalik dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, justru Mas Hasto yang selama ini membantu Pak Jokowi," jelas Guntur. 

Selama Jokowi jadi presiden, lanjut Guntur, Hasto ditawari jabatan menteri dan jabatan apapun. Namun Hasto selalu menolak. "Mas Hasto tidak ikut menikmati kekuasaan Jokowi," tegasnya. 

Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Guntur menyebut Hasto ingin tetap independen dan menjaga jarak dari kekuasaan karena tidak mau jadi 'sandera' dengan menerima jabatan publik atau menjadi pejabat negara.

"Namun sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto totalitas mendukung dan membantu Jokowi karena instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan segenap kader partai," katanya. 

Sebelumnya, Effendi Simbolon menyebut Jokowi selama ini banyak membantu Hasto dari bidikan KPK usai Harun Masiku buron atas kasus suap PAW anggota DPR RI. 

Hal itu dikatakan Effendi menanggapi tudingan politisasi hukum yang dialami Hasto. 

"Nggak lah (politisasi hukum, red). Setahu saya justru pak Jokowi bantu dia, setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada dikutak-katik itu, ini kan periode yang baru ini gitu," kata Effendi di Jakarta, Rabu, 8 Januari. 

Saat ditanya lebih lanjut soal bantuan Jokowi terhadap Hasto apakah untuk meloloskan diri dari kejaran KPK, Effendi mengatakan, mantan gubernur Jakarta itu memberi perhatian terhadap kasus yang menyeret nama sekjen. 

"Ya artinya beliau secara political will justru memberikan perhatian lah, tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu," katanya.