JAKARTA - Jurubicara PDIP, Mohamad Guntur Romli meluruskan pernyataan Effendi Simbolon soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dari bidikan KPK usai Harun Masiku buron atas kasus suap PAW anggota DPR RI. Hal itu dikatakan Effendi saat menepis adanya tudingan politisasi hukum terkait penetapan Hasto sebagai tersangka.
Guntur membantah jika Jokowi membantu Hasto menghadapi kasus tersebut. Justru, kata dia, Hasto lah yang selama ini membantu Jokowi selama menjadi presiden RI.
"Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membantah pernyataan Effendi Simbolon itu. Karena faktanya terbalik dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, justru Mas Hasto yang selama ini membantu Pak Jokowi," ujar Guntur kepada wartawan, Kamis, 9 Januari.
Selama Jokowi jadi presiden, lanjut Guntur, Hasto ditawari jabatan menteri dan jabatan apapun. Namun Hasto selalu menolak. "Mas Hasto tidak ikut menikmati kekuasaan Jokowi," tegasnya.
Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Guntur menyebut Hasto ingin tetap independen dan menjaga jarak dari kekuasaan karena tidak mau jadi 'sandera' dengan menerima jabatan publik atau menjadi pejabat negara.
"Namun sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto totalitas mendukung dan membantu Jokowi karena instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan segenap kader partai," katanya.
Guntur pun menilai, KPK harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan perintangan penyidikan (Obstruction of Justice).
"Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon, 'Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku (HM)', artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK, berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini. Maka, KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan obstruction of justice yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu, Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM," jelas Guntur.
Hanya saja, tambah Guntur, Hasto sendiri tidak merasa dibantu dalam kasus HM. Karena kalau benar dibantu, maka seharusnya kasus HM tidak ada sejak awal.
BACA JUGA:
"Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan 'tangan-tangan kekuasaan' yang memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan. Siapa yang bisa menggerakkan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi," pungkasnya.