JAKARTA - Isu reshuffle kabinet semakin santer usai adanya kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik dua menteri baru pekan ini. Yakni Mendikbud Riset dan Menteri Investasi.
Kuat dugaan jabatan menteri investasi mengarah ke Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menanggapi isu tersebut, pengamat politik Ray Rangkuti mempertanyakan prestasi Bahlil.
"Ini masih dalam pertanyaan apakah ketua BKPM, dalam hal ini Bahlil Lahadalia berprestasi atau tidak," ujar Ray kepada VOI, Rabu, 15 April.
Menurutnya, prestasi Bahlil harus benar-benar terukur selama menjabat kepala BKPM hingga dicalonkan sebagai kandidat menteri investasi. Sebab, parpol koalisi juga menginginkan posisi tersebut.
"Kenapa ini jadi pertanyaan, karena besar dugaan saya partai politik juga mengincar posisi ini (menteri investasi, red). Meskipun secara pribadi, saya merasa posisi ini harusnya diemban oleh mereka yang sama sekali tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan partai politik yang profesional dan independen," jelas Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia itu.
BACA JUGA:
"Siapakah figurnya? Ya saya tidak tahu, apakah Bahlil atau siapa tapi kriterianya disitu (profesional dan dindependen, red). Dan mampu menarik investasi sebanyak mungkin sesuai dengan target yang dibilang Pak Jokowi, yaitu Rp900 triliun," sambung Ray Rangkuti.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencari arus investasi, baik dari domestik maupun luar negeri hingga Rp 900 triliun pada tahun ini.
"Dia tidak berdasarkan partai, Bahlil dipilih langsung oleh Jokowi, tapi soal apakah ia mampu mendatangkan investasi Rp900 triliun? Itu yang menjadi big question-nya," ungkap Ray lagi.
Ray mengakui Bahlil memiliki kedekatan pribadi dengan Presiden Jokowi, bahkan visinya pun sama. Dia sebetulnya cukup memadai menjadi menteri investasi.
"Tapi lagi-lagi, apakah dia mampu mendatangkan investasi sebanyak Rp900 triliun? Nah itu jadi pertanyaan," tandas Ray Rangkuti.
Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan permintaan Jokowi jauh lebih besar dibandingkan dari target yang sudah dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Target kami Bappenas menyampaikan kurang lebih hampir Rp 886 triliun di tahun 2021, red). Tapi kami dalam arahan Pak Presiden kami itu harus Rp 900 triliun," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual, Senin, 25 Januari.