Bagikan:

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta mendukung wacana Pemerintah Provinsi DKI untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi karyawan di Jakarta saat banjir melanda pada hari kerja. Namun, kebijakan ini diusulkan hanya sebagai anjuran, bukan kewajiban.  

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdul Aziz, menilai WFH tidak dapat dipaksakan kepada seluruh perusahaan di Jakarta.  

"Saya kira tidak bisa dipaksakan. Sifatnya cukup sebagai anjuran," ujar Aziz melalui pesan singkat, Selasa 17 Desember..  

Menurutnya, meskipun WFH diterapkan, Pemprov DKI harus memastikan agar pelayanan masyarakat di berbagai sektor tetap berjalan. Hal ini mengisyaratkan bahwa ada beberapa pegawai yang masih perlu bekerja di kantor.  

"WFH tidak harus 100 persen. Mungkin 50 persen karyawan secara bergantian," tambah Aziz.  

Senada dengan Abdul Aziz, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, juga mendukung kebijakan ini. Ia menilai WFH dapat membantu mengurangi dampak buruk banjir, seperti kemacetan parah dan risiko kerusakan kendaraan warga.  

"Selain itu, WFH juga dapat memberikan ruang lebih luas bagi petugas Dinas Sumber Daya Air untuk menjangkau daerah-daerah yang mulai tergenang," kata Justin.  

Namun, Justin mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh untuk semua perusahaan.  

"Kita tidak bisa mengeneralisir kemampuan setiap perusahaan dalam mengimplementasikan anjuran WFH ini. Oleh karena itu, Pemprov DKI sebaiknya tidak memaksakan kebijakan ini," jelas Justin.  

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada perusahaan untuk mengizinkan pegawai bekerja dari rumah saat banjir terjadi.  

"Kalau memang banjir, nanti dari kami akan keluarkan surat edaran seperti waktu pandemi COVID-19. Kami buat surat edaran ke kantor-kantor supaya dari sisi pengusaha dan pekerja jelas," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho.  

Langkah ini diambil menyusul peringatan dini cuaca ekstrem yang diperpanjang oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BMKG memperkirakan curah hujan di wilayah Jabodetabek akan terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan.  

Sebagai bentuk antisipasi, Pemprov DKI melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah mengupayakan operasi modifikasi cuaca. Langkah ini diklaim berhasil mengurangi curah hujan secara signifikan di Jakarta, sehingga dapat meminimalisir banjir di beberapa wilayah.  

Meski begitu, WFH sebagai solusi saat banjir tetap menjadi tantangan dalam implementasinya, terutama terkait keberagaman kebutuhan dan kesiapan perusahaan di Jakarta.