Pengadilan Rumania Batalkan Hasil Pilpres Usai Tuduhan Campur Tangan Rusia

JAKARTA - Pengadilan tinggi Rumania membatalkan hasil putaran pertama pemilihan presiden di negara itu setelah adanya tuduhan campur tangan Rusia. Pengadilan mengatakan seluruh proses Pilpres yang dijadwalkan selesai akhir pekan ini, harus diulang.

Putaran kedua dijadwalkan pada Minggu dan pemungutan suara sudah dimulai di tempat pemungutan suara di luar negeri.

Calin Georgescu, kandidat sayap kanan pro-Rusia, akan berhadapan dengan pemimpin sentris pro-Uni Eropa Elena Lasconi.

DilansirReuters, Jumat, 6 Desember, setelah melakukan jajak pendapat sebelum putaran pertama pemilihan presiden pada 24 November, Georgescu menempati posisi pertama yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kejutan seperti itu bisa terjadi.

Kemenangan Georgescu akan menjungkirbalikkan politik pro-Barat di Uni Eropa dan negara-negara anggota NATO, mendorong mereka lebih dekat ke negara-negara di Eropa tengah dan timur dengan politisi populis yang kuat dan ramah terhadap Rusia, termasuk Hongaria, Slovakia dan Austria.

Namun, keputusan yang dikeluarkan pada Jumat tersebut menjerumuskan negara ke dalam kekacauan institusional karena masa jabatan Presiden Klaus Iohannis berakhir pada 21 Desember dan tidak jelas siapa yang akan menjadi kepala negara setelah tanggal tersebut.

Para analis mengatakan keputusan tersebut mungkin mengikis institusi, memicu protes jalanan dan pada akhirnya tetap membahayakan sikap negara yang pro-Barat.

Dokumen yang dideklasifikasi oleh dewan keamanan tertinggi Rumania pada Rabu mengatakan negara itu menjadi target “serangan hibrida agresif Rusia” selama periode pemilu.

"Proses pemilu untuk memilih presiden Rumania akan dijalankan ulang sepenuhnya, dan pemerintah akan menetapkan tanggal dan kalender baru untuk langkah-langkah yang diperlukan," kata pengadilan.

Keputusan itu dibuat untuk memastikan keadilan dan legalitas proses pemilu.

Penjelasan rinci mengenai keputusannya akan dirilis di kemudian hari. Pengadilan telah mengesahkan putaran presiden pertama pada Senin. Lasconi mengutuk keputusan tersebut.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah ilegal, tidak bermoral, dan menghancurkan esensi demokrasi, pemungutan suara,” ujarnya.

Namun, Perdana Menteri Partai Sosial Demokrat Marcel Ciolacu mendukung langkah tersebut, dan menyebutnya sebagai "satu-satunya solusi yang tepat".

Pemungutan suara putaran kedua pada tanggal 8 Desember akan menjadi pemungutan suara ketiga berturut-turut setelah putaran presiden pertama dan pemilihan parlemen pada tanggal 1 Desember di mana partai-partai sayap kanan memperoleh sepertiga kursi, meskipun Partai Sosial Demokrat yang berkuasa muncul sebagai kelompok terbesar dan berharap untuk membentuk pemerintahan koalisi yang pro-Uni Eropa.

Pemungutan suara parlemen tidak terpengaruh oleh keputusan pengadilan pada Jumat.

George Simion, pemimpin oposisi sayap kanan Alliance for Uniting Romaniaians (AUR) menyebut keputusan pengadilan tersebut sebagai "kudeta”.