Buntut Pengumuman Darurat Militer, Partai Oposisi Korsel Desak Presiden Yoon Mundur atau Dimakzulkan

JAKARTA - Partai oposisi utama Demokratik Korea (DPK) pada Hari Rabu menuntut Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol segera mengundurkan diri, menyusul pengumuman darurat militer yang dilakukannya Hari Selasa dan belakangan dicabut atas perintah Majelis Nasional.

Selama pertemuan darurat para anggota parlemennya di Majelis Nasional, DPK mengumumkan mereka akan segera memulai proses pemakzulan Presiden Yoon, kecuali jika dia mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.

"Deklarasi darurat militer Yoon merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Konstitusi," kata DPK dalam resolusinya, menekankan Presiden Yoon gagal mematuhi persyaratan apa pun untuk mendeklarasikan darurat militer, dikutip dari The Korea Times 4 Desember.

"Ini adalah tindakan pemberontakan yang serius dan alasan yang tepat untuk pemakzulan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer "pada Selasa malam dalam pidato mengejutkan yang disiarkan di televisi, menuduh oposisi negara itu "melumpuhkan" pemerintah dengan kegiatan "anti-negara".

Setelah pengumuman tersebut, anggota parlemen dari partai yang berkuasa dan oposisi mengadakan sesi pleno darurat di Majelis pada dini hari Rabu, dengan suara bulat meloloskan mosi yang menuntut pencabutan darurat militer, dengan semua 190 anggota yang hadir memberikan suara mendukung.

Enam jam setelahnya, Presiden Yoon mencabut darurat militer pada Rabu, enam jam setelah ia mengumumkannya, menanggapi resolusi bulat Majelis Nasional untuk mencabut hukum tersebut.

Ia mengumumkan keputusan tersebut sekitar pukul 4:20 pagi, sekitar tiga setengah jam setelah Majelis meloloskan mosi tersebut.

"Tadi malam, saya mengumumkan darurat darurat militer dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan bangsa sebagai tanggapan terhadap kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi-fungsi penting negara dan merusak tatanan konstitusional demokrasi liberal," kata Presiden Yoon

"Namun, menyusul permintaan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer beberapa waktu lalu, saya telah menarik pasukan militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer," lanjutnya.

Presiden Yoon mendesak Majelis "untuk segera menghentikan tindakan-tindakan gegabah seperti pemakzulan berulang kali, manipulasi legislatif, dan gangguan anggaran yang melumpuhkan fungsi-fungsi negara."

Ia merujuk pada gerakan berulang Majelis yang dipimpin oposisi untuk memakzulkan pejabat tinggi pemerintah, mendorong pemotongan anggaran untuk "fungsi negara yang penting", yang ia sebut "pasukan anti-negara" saat ia mengumumkan darurat militer.