Transisi Pengelolaan TMII Dipastikan Berjalan Transparan
Taman Mini (ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko meminta manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menyiapkan diri untuk masa transisi yang mulai berjalan. Dia juga meminta transisi kepengurusan dari Yayasan Harapan Kita ke pemerintah dilakukan secara transparan.

"Semua harus berjalan secara transparan, sehingga tidak ada persoalan," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Senin, 12 April.

Dia juga menyebut, pemerintah saat ini tengah menyiapkan BUMN Pariwisata untuk mengelola TMII. Beberapa rencana sudah dipersiapkan, termasuk meningkatkan fungsi anjungan untuk tempat berkumpulnya inovator sosial, budaya, dan teknologi. 

"Hingga membuka ruang bersama bagi para penggemar teknologi untuk membawa Indonesia menuju industri 4.0," ungkapnya.

Moeldoko juga berharap TMII bisa menjadi tempat kajian, riset, hingga pengembangan peradaban suku-suku budaya Indonesia.

"Dengan begitu, pengunjung yang datang bisa membayangkan luasnya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Maka tidak lagi ada berbicara perbedaan suku, budaya, agama, tapi bicara persatuan dan kesatuan,” jelasnya.

Di sisi lain, Moeldoko juga menyampaikan, pengelolaan TMII ke depan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar ke negara. Apalagi, kawasan ini memiliki 146,7 hektare dan memiliki punya potensi ekonomi.

“TMII bisa dikembangkan jadi sebuah kekuatan dalam berikan kontribusi yang lebih ke Negara,” tutur dia.

Sesuai dengan arahan dari Perpres Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Moeldoko mengatakan, pemerintah menyiapkan waktu tiga bulan untuk transisi.

Selain itu, teknis pengelolaan TMII juga akan melibatkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Moeldoko juga memastikan nasib karyawan TMII akan dirumuskan dengan baik dengan langkah-langkah efisien. Melalui cara ini, para karyawan TMII akan memiliki fleksibilitas yang tinggi dengan lingkungan yang strategis.

Saat melakukan kunjungan ke TMII, Moeldoko juga sempat mengingat dirinya kerap mengajak keluarga dari daerah untuk berkunjung ke TMII. Moeldoko beserta tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) dan pengelola TMII berkeliling melihat kondisi terkini sarana prasarana ‘Miniatur Indonesia’ itu. 

Sebelumnya, ada beberapa alasan melatarbelakangi pengambilalihan TMII dari keluarga cendana. Yang utama, masalah keuangan. Sebelum diputuskan untuk diambil alih, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta tim legal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) sempat melakukan audit keuangan.

Hasil audit menyimpulkan perlunya pengelolaan yang lebih baik terhadap TMII. Pengambilalihan diyakini dapat meningkatkan kontribusi TMII bagi negara secara keuangan. Rupanya, selama 44 tahun, TMII tak menyetor uang ke kas negara. Pendapatan TMII tercatat selalu minus.

"Ada temuan dari BPK dari bulan Januari 2021, ini untuk laporan hasil pemeriksaan 2020. Rekomendasinya adalah harus ada pengelolaan yang lebih baik dari Kemensetneg terhadap aset yang dimiliki oleh negara tersebut," kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama.

"Selama ini tidak ada ke negara ... Katanya minus, disubsidi oleh YHK, bisa dikonfirmasi ke Badan Pengelola," imbuhnya.

Situasi keuangan ini adalah masalah. Jika merujuk aset negara lain, semisal Gelora Bung Karno atau kawasan Kemayoran, keduanya selalu menyetor uang ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).