Kepala Kebijakan LN Uni Eropa Minta Israel Sepakati Proposal Gencatan Senjata dengan Hizbullah

JAKARTA - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mendesak pemerintah Israel untuk menyepakati usulan kesepakatan gencatan senjata di Lebanon yang menurutnya memberikan semua jaminan keamanan yang diperlukan bagi Israel.

Berbicara pada pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Italia, Josep Borrell mengatakan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian dengan Hizbullah.

“Mari kita berharap bahwa hari ini (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu akan menyetujui perjanjian gencatan senjata yang diusulkan oleh AS dan Perancis. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi permintaan tambahan,” kata Borrell, mengkritik para menteri garis keras Israel yang menentang kesepakatan tersebut dilansir Reuters, Selasa, 26 November.

Israel tampaknya akan menyetujui rencana AS untuk melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah pada Selasa, kata seorang pejabat senior Israel.

Borrell mengatakan salah satu poin penting adalah apakah Prancis harus dimasukkan dalam komite yang memantau penerapan gencatan senjata, yang akan dipimpin oleh AS.

Dia mengatakan Lebanon secara khusus meminta keterlibatan Prancis, namun Israel merasa was-was.

“Ini salah satu poin yang masih kurang,” ujarnya.

Borrell juga mengkritik apa yang dilihatnya sebagai standar ganda Barat mengenai surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Netanyahu, mantan kepala pertahanannya, dan pemimpin Hamas, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.

“Anda tidak bisa bertepuk tangan ketika pengadilan menentang (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan tetap diam ketika pengadilan menentang Netanyahu,” katanya sekaligus negara-negara anggota Uni Eropa untuk mendukung ICC.

Italia, yang memegang kursi kepresidenan G7, mengatakan pada  mereka mencoba untuk menengahi posisi bersama kelompok tersebut dalam keputusan ICC.

Namun kemajuannya sulit karena AS mengatakan mereka tidak mengakui yurisdiksi pengadilan dan menentang surat perintah penangkapan. untuk Netanyahu.

G7 terdiri dari AS, Italia, Prancis, Jerman, Inggris, Kanada, dan Jepang.