JAKARTA - Isu reshuffle atau kocok ulang kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat, seiring disetujuinya pembentukkan kementerian oleh DPR. Termasuk dengan rencana penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
Menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menegaskan pihaknya sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi karena merupakan hak prerogratif presiden.
"Reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden. Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden," ujar Hasto di kawasan Thamrin, Jakarta, Sabtu, 10 April.
Hasto menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.
"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik," ungkapnya.
Karena itu, menurutnya, dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya.
"Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.
BACA JUGA:
Terkait apakah Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Hasto mengakui keduanya sering bertemu. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 10 hari lalu.
Namun, Hasto menegaskan bahwa pertemuan Jokowi dan Megawati hanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.
"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto.
