Novel Baswedan Minta Prabowo Tinjau Ulang Capim dan Dewas KPK Usulan Jokowi

JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau lagi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas KPK yang diserahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum lengser. Katanya, hal ini penting dilakukan eks Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi.

“Dalam proses pemilihan pimpinan dan dewan pengawas KPK yang sedang berlangsung, saya berharap Presiden Prabowo dapat meninjau kembali calon-calon yang diusulkan. Pemimpin yang tepat akan menjadi kunci dalam menjalankan fungsi KPK secara efektif,” kata Novel kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Rabu, 23 Oktober.

Selain itu, Prabowo diminta melakukan revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi. “Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 40 menjadi 34 dalam empat tahun terakhir menunjukkan hasil revisi UU KPK 2019 telah memengaruhi kinerja lembaga tersebut,” tegasnya.

“Oleh karena itu, saya mendorong Presiden Prabowo untuk segera merevisi UU KPK guna mengembalikan independensi KPK sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002,” sambung Novel.

Sebelumnya, desakan serupa juga disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melalui surat untuk Prabowo Subianto. Dia mendesak rekomendasi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang diserahkan Jokowi ke DPR RI untuk ditarik.

“Isi surat adalah permohonan kepada Bapak Prabowo untuk membentuk panitia seleksi baru calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK,” kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa, 22 Oktober.

Boyamin mengatakan surat tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman barang pada Senin sore, 21 Oktober. “Hanya Bapak Prabowo yang berwenang membentuk Pansel KPK dan abaikan hasil yang dibentuk Jokowi,” tegasnya.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan 10 nama calon pimpinan dan 10 nama calon dewan pengawas KPK ke DPR RI. Selanjutnya mereka akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.