Bagikan:

JAKARTA - Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto sama sekali tak menyinggung soal Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidatonya usai pelantikan di sidang paripurna MPR RI.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan banyak hal, mulai dari tantangan bangsa dari dalam maupun luar negeri, kebocoran anggaran, kemiskinan, penguatan ekonomi, pemberantasan korupsi, hingga dukungan kepada Palestina.

Namun, tak ada satu kalimat pun mengenai perpindahan Ibu Kota yang disinggung Prabowo. Saat ini, keputusan presiden (keppres) soal pemindahan Ibu Kota memang belum diterbitkan.

Target pelaksanaan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara pun terulur di transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo.

Merespons hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menilai hal ini memperlihatkan bahwa IKN memang bukan prioritas Prabowo untuk dijalankan di awal pemerintahannya.

"Saya pikir itu bagian dari sikap pak Prabowo untuk menggarisbawahi mana yang jadi prioritas. Jadi, mana yang penting dan prioritas dan mana yang penting tapi tidak prioritas," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu, 20 Oktober.

Menurut Komarudin, Indonesia memang mesti memprioritaskan hal lain seperti penyelesaian utang negara yang mencapai Rp8.400 triliun. Tahun depan, Prabowo harus membayar utang lebih dari Rp1.000 triliun.

Kemudian, Komarudin mengapresiasi Prabowo yang lebih menekankan keharusan negara memberi perhatian kepada rakyat kecil dibanding pembangunan fisik.

"Kalau kita utamakan yang fisik-fisik, lalu rakyat menderita, harga pangan naik, segala macam naik, kasihan rakyatnya. Karena Prabowo tadi tekankan terus soal rakyat kecil," tutur Komarudin.

"Maka sebaiknya memang kita harus lihat skala prioritas dulu," tambahnya.