Bambang Brodjonegoro Respons Begini soal Prabowo Belum ke IKN meski Sudah Sebulan jadi Presiden

JAKARTA - Prabowo Subianto telah menjabat sebagai Presiden RI selama 1 bulan terhitung sejak dirinya dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Namun demikian, hingga saat ini belum juga ada informasi mengenai kapan orang nomor satu di Indonesia itu bakal mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terlebih, saat Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober, dia tidak membahas soal kelanjutan pembangunan megaproyek andalan Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Lantas, kapan Prabowo bakal melakukan kunjungan kerja atau sekadar mengunjungi ibu kota baru?

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro pun buka suara. Bambang menilai, saat ini pembahasan mengenai IKN sudah sepenuhnya berada di tangan Basuki Hadimuljono yang merupakan Kepala Otorita IKN.

Menurut Bambang, dengan ditunjuknya Basuki sebagai Kepala Otorita IKN, maka pembangunan ibu kota baru pun akan terus jalan.

"Nan dengan sudah ada Pak Basuki sebagai kepala IKN, berarti IKN tetap jalan," ujar Bambang kepada VOI saat ditemui usai menghadiri acara Wisuda ke-17 STIE Indonesia Banking School (IBS) di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 November.

Saat ditanyai lebih lanjut kapan rencana Prabowo berkunjung ke IKN, Bambang belum mengetahuinya. "Saya nggak tahu, lah," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap, pembangunan IKN di Kalimantan Timur tak jadi prioritas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dody mengatakan, pihaknya diminta untuk mendukung program swasembada pangan dalam rangka menyiapkan ketahanan pangan RI. Pasalnya, kondisi ekonomi global saat ini juga tengah bergejolak.

"Oh belum ada (obrolan soal IKN saat rapat kabinet). IKN sih tetap cuma mungkin prioritasnya, kan, sekarang swasembada pangan," ujar Hanggodo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 29 Oktober.

Pria yang memiliki latar belakang pengusaha ini menjelaskan, pihaknya diminta untuk membangun sarana prasarana yang menunjang kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong produksi pangan RI.

"Kewajiban (Kementerian) PU support Pak Presiden (Prabowo) swasembada pangan, berarti support Kementan. Termasuk, swasembada air," ucapnya.