Berkas P21, 5 Tersangka Korupsi Proyek Kapal Kayu Dishub Bima Ditahan Kejati NTB

NTB - Sebanyak lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit kapal kayu proyek Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima tahun anggaran 2021 ditahan.

Juru Bicara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) Efrien Saputera mengatakan kelimanya ditahan setelah kasus ini masuk tahap dua atau P21.

"Jadi, selesai proses administrasi tahap dua di Kejati NTB, lima tersangka yang diserahkan penyidik kepolisian langsung kami lakukan penahanan di Lapas Lombok Barat," katanya di Mataram, Kamis, 10 Oktober, disitat Antara.

Efrien menyebutkan, lima tersangka yang menjalani penahanan adalah pejabat pembuat komitmen I berinisial AB, pejabat pembuat komitmen II berinisial AM, konsultan perencana yang merangkap konsultan pengawas berinisial SA, direktur pelaksana proyek dari CV Sarana Fiberindo Mandiri berinisial SAE, dan penerima kuasa pelaksana proyek berinisial MA.

Ia mengatakan bahwa salah seorang tersangka berinisial SA merupakan terdakwa proyek serupa pada tahun anggaran 2019. Dengan demikian, status penahanan SA berada di bawah kuasa hakim pengadilan.

"Untuk empat tersangka lainnya, di bawah kuasa penahanan jaksa penuntut umum," ujarnya.

Perihal penahanan di Lapas Lombok Barat, Efrien mengemukakan bahwa langkah tersebut untuk mempermudah proses persidangan yang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram.

"Untuk kebutuhan persidangan, sekarang jaksa penuntut umum sedang menyiapkan berkas dakwaan dan kelengkapan administrasi sebagai syarat pendaftaran di pengadilan," kata dia.

Dalam perkara ini, terungkap adanya kerugian keuangan negara senilai Rp777 juta. Nilai kerugian ini berasal dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

Proyek pemerintah untuk pengadaan empat unit kapal kayu ini menggunakan anggaran sebesar Rp3,9 miliar.

Pekerjaan proyek ini sebelumnya telah dinyatakan tuntas. Namun, pengadaan yang berasal dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) ini muncul dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB.