Program Jakarta Bergerak Digagas Pramono untuk Atasi Kemacetan

JAKARTA - Program Jakarta Bergerak digagas Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung untuk mengatasi kemacetan.

Program ini bakal dilaksanakan ketika dia memenangkan kontestasi  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Kami ingin agar warga Jakarta tidak kena macet saat mau berangkat dan pulang kerja. Begitu juga warga Jakarta yang mau jalan-jalan keliling kota merasa nyaman menikmati indahnya Kota Jakarta," kata Pramono di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Hal tersebut juga tercantum dalam buku putih visi-misi "Mas Pram dan Bang Doel Jakarta Menyala". Menurut Pramono, Jakarta yang menjadi barometer kemajuan pembangunan Indonesia, warganya harus bebas dari kemacetan. Karena itu, dia berkeinginan menggagas Program Jakarta Bergerak.

Langkah yang akan dilakukan dalam Program Jakarta Bergerak, yakni melakukan peningkatan cakupan layanan dan transportasi publik terintegrasi di Jakarta. Seperti moda transportasi MRT, LRT, Transjakarta dan Mikrotrans Jaklingko.

Pramono akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya untuk penguatan kualitas layanan transportasi publik di wilayah penyangga Jakarta.

Pramono juga membuat transportasi bernama "Transjakarta Laut" untuk melayani warga di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Tak kalah pentingnya, Pramono akan melakukan penghapusan wacana penyesuaian tarif dan subsidi transportasi publik MRT, LRT dan TransJakarta berbasiskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau "account based ticketing".

Penyediaan bus sekolah bakal akan diintegrasikan sehingga dapat berguna bagi siswa sekolah negeri maupun swasta. Hal ini juga mendukung penguraian kemacetan pada jam-jam sibuk.

Sebelumnya, Pramono mengakui selama dua periode menjadi Sekretaris Kabinet, dia benar-benar memahami masalah di Jakarta melalui sidang-sidang kabinet. Dari persoalan itu, dia meneruskan kepada semua menteri untuk dilakukan perbaikan.

Terlebih, menurut dia, sekarang Jakarta menjadi pusat ekonomi nasional dan kota global, maka perlu ada gubernur dan wakil gubernur yang bertanggung jawab untuk mewujudkan hal itu.

"Jakarta ini sudah dibangun dari gubernur ke gubernur dan sayangnya, pembangunan itu tidak berkelanjutan," ujar Pramono di Jakarta, Rabu (28/8).