Pramono Masih Pikir-pikir Lanjutkan Program Rumah DP Rp0 Era Anies

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku masih pikir-pikir akan melanjutkan program rumah DP Rp0 yang sempat dijalankan Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Pramono mengaku ia dan Rano Karno serta tim pemenangan turut mengkaji program-program pemenuhan kebutuhan hunian warga yang sudah ada, baik oleh Anies maupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Mekanisme atau cara dengan DP Rp0 digagas Mas Anies atau dengan cara rumah susun yang dilakukan Pak Ahok, harus dikaji. Yang paling penting adalah bisa dimanfaatkan secara baik bagi warga yang kurang mampu," ucap Pramono di Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 3 Oktober.

Pramono menyadari program rumah susun milik seperti rumah DP Rp0 tidak mudah untuk dijalankan. Sebab, tak semua warga bisa mendapatkan kredit perumahan yang difasilitasi perbankan.

Dalam masa kepemimpinan Anies Baswedan, target unit rumah DP Rp0 yang dihuni warga tidak tercapai. Kebanyakan, pengajuan kredit kepemilikan rumah DP Rp0 warga ditolak karena tak lolos verifikasi bank.

"Kami mempelajari itu ya, tetapi memang tidak mudah. Yang mudah adalah tetap harus ada perbankan yang masuk tetapi suku bunganya kecil sekali. Sebab, kalau suku bunga normal kasihan warga," jelas Pramono.

Karenanya, Pramono mewacanakan pengadaan hunian sewa untuk masyarakat di atas bangunan-bangunan milik pemerintah, seperti pasar hingga kantor kecamatan.

Selain hunian, Pramono juga berencana membangun ruang kreatif untuk kelompok muda dalam satu bangunan yang sama dengan hunian tersebut.

"Kalau kemudian suatu hari, kantor kecamatan, kelurahan dan fasilitas lainnya termasuk puskesmas yang paling penting tidak mengurangi fungsi dari kantor itu. Maka bisa dinaikkan di atas, misalnya lantai 1, 2 dan 3 menjadi kantor kecamatan, sementara 4, 5 menjadi tempat creative hub, supaya anak muda ada tempat untuk bekerja, berinovasi dan sebagainya dan (lantai) 6 ke atas menjadi hunian," jelas Pramono.

Pramono menilai, Pemprov DKI memang perlu melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian untuk warga Jakarta. Sebab, terbatasnya lahan kosong di Jakarta membuat harga tanah menjadi semakin mahal.

Hal inipun membuat masyarakat makin sulit mendapatkan hunian yang terjangkau berdasarkan kondisi perekonomiannya. Sehingga, penambahan lantai bangunan pemerintah yang dijadikan sebagai hunian perlu dipertimbangkan.

"Memang untuk Jakarta ini, karena lahan itu begitu mahal, harus ada terobosan. Terobosannya bukan hanya pasar saja, yang dinaikkan menjadi rumah hunian," imbuhnya.