Meski Masuk Program Prioritas Anies, PDIP Pesimis Rumah DP Rp0 Capai Target

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasukkan Rumah DP Rp0 dalam program prioritas sampai tahun 2022. Hal ini masuk dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah.

Meski masuk dalam program prioritas sampai akhir masa jabatan Anies, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengaku pesimis pembangunan rumah DP Rp0 bisa selesai sesuai target.

"Dari awal saya sudah pesimis rumah DP Rp0 mencapai target, bukan sekarang saja," kata Gembong saat dihubungi, Rabu, 22 September.

Sejak awal menjabat, Anies menargetkan pembangunan rumah DP Rp0 sebanyak 250 ribu unit dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Waktu berjalan, realisasi rumah DP Rp0 masih minim. Karenanya, Anies mengusulkan perubahan target hunian dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit. Namun, saat ini rumah masih terbangun kurang dari 3.000 unit.

Kemudian, per Mei 2021, Pemprov DKI baru menyalurkan kredit rumah DP Rp0 kepada 730 penerima di sejumlah hunian yang terdaftar oleh unit fasilitasi pemilikan rumah sejahtera (UFPRS).

"Kita pantau, kita lihat ini gak jalan. Ya, jauh dari target yang ditargetkan dalam RPJMD sangat jauh," tutur Gembong.

Gembong menganggap, tersendatnya target penerima kredit rumah DP Rp0 diakibatkan adanya kebijakan perbankan yang sering menimbulkan masalah kepada warga yang mendaftar rumah. Banyak pengajuan kredit yang ditolak karena tak lolos aturan perbankan.

"Rumah DP Rp0 itu kan bukan kebijakan tunggal, karena ada aturan perbankan dan itu buktinya tersendat-sendat. Makanya waktu itu kita minta kepada Gubernur untuk melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan perbankannya," ucap Gembong.

Lebih lanjut, Gembong juga mengkritisi target dalam Ingub Nomor 49 Tahun 2021. Dalam Ingub tersebut, Anies menargetkan terselenggaranya akad kredit DP Rp0 bekerja sama dengan developer swasta pada September 2021.

Lalu, Anies juga menargetkan akad kredit minimal 500 unit rumah kerja sama pihak swasta menggunakan skema pembiayaan DP Rp0 pada Juni 2022.

"Ingubnya menginstruksikannya itu baru sebatas tanda tangan kontrak antara pemohon dengan BUMD Sarana Jaya. Jadi, belum implementasi terhadap pengadaan DP 0 rupiahnya," imbuhnya.