PDIP Tolak Perubahan RPJMD, Anggap Cuma Dalih Anies Tak Selesaikan Target Rumah DP Rp0 Hingga Naturalisasi Sungai

JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI menolak usulan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai, keinginan Anies untuk mengubah sejumlah target program dalam RPJMD hanyalah dalih untuk justifikasi program-program yang tak akan selesai hingga kepemimpinan Anies selesai di 2022.

"Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubemur tidaktercapai, bahkan sebelum pandemi, tiga tahun menjabat, realisasinya jauh dari target,” kata Gembong dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin, 2 Agustus.

Diketahui, pada awal menjabat, Anies banyak mempunyai program unggulan untuk masyarakat DKI Jakarta seperti Program Rumah DP Rp0, OK OCE, hingga naturalisasi sungai. Sampai saat ini, Gembong menganggap program tersebut minim realisasi.

"DP 0 targetnya 250 ribu, yang terbangun cuma 2.764, OKE-OCE yang katanya diberi modal dicariin pembeli, lalu ujug-ujug berubah jadi Jakpreneur, sampai tahap pendanaan hanya 1.064 peserta, Naturalisasi Sungai apalagi, ada seujung kuku yang sudah selesai?" cecar Gembong.

Menurut Gembong, banyak program strategis yang tak tercapai disebabkan Anies tidak fokus dalam bekerja dan tak memiliki skala prioritas dalam merancang program.

Hal ini dilihat dari prioritas Anies yang lebih mengutamakan pembuatan jalur sepeda dan mempertahankan rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E.

"Skala prioritasnya apa? Formula E? BPK temukan potensi kerugian Rp106 miliar. Lalu jalur sepeda, kami mendukung, tapi kenapa jadi malah timbulkan konflik horizontal dengan pengguna jalan lain," ujarnya.

Karenanya, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemprov DKI untuk segera mengajukan Raperda APBD Perubahan 2021, menyusun RKPD tahun anggaran 2022, KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2022 dengan tetap mengacu kepada RPJMD 2017 2022 Perda Nomor 1 Tahun 2018.