Polda Metro Periksa 17 Saksi di Balik Pertemuan Alexander Marwata-Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta  

JAKARTA - Polda Metro Jaya sedang mengusut dugaan pelanggaran Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata karena bertemu dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Perkembangan terbaru, 17 saksi telah diperiksa guna mengungkap perkara tersebut.

"Telah dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap 17 orang saksi dalam penanganan perkara a quo," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada waratwan, Jumat, 27 September.

Dugaan tindak pidana yang dimaksud yakni hubungan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh Pimpinan KPK dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani lembaga antirasuah.

Saat pertemuan itu berlangsung, KPK sedang mengusut Eko Darmanto dalam kasus dugaan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mengenai saksi-saksi yang telah diperiksa, Ade tak merinci identitasnya. Hanya ditegaskan bila serangkaian pemeriksaan itu guna menemukan ada tidaknya pelanggaran pidana.

"Penyelidikan yang saat ini dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adalah dalam rangka untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana," sebutnya.

Walaupun tak banyak menjelaskan perkembangan penanganan perkara itu, Ade menyampaikan pengusutan kasus berawal dari adanya pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima pada Maret 2023. Laporan ini ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian pendalaman.

"Dumas yang kami terima tersebut telah dilakukan serangkaian upaya untuk menindaklanjuti dumas dimaksud, yaitu melakukan verifikasi, pembuatan telaahan dumas, melakukan pengumpulan bahan keterangan dan membuat Laporan Informasi (LI)," ucapnya.

Dengan dasar laporan informasi tersebut, diterbitkan surat perintah penyelidikan yang menjadi landasan dalam penyelidikan.

"Atas dasar LI tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan springas pada 5 April 2024 dan telah diperbaharui atau diperpanjang pada 9 September 2024," kata Ade.