Menlu Retno Dorong Reformasi Sistem Multilateral yang Berpihak pada Negara Berkembang di Markas Besar PBB

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendorong reformasi sistem multilateral yang berpihak pada negara berkembang, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi untuk Masa Depan (Summit of the Future) di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat.

Pertemuan yang diselenggarakan pada 22-23 September 2024 dengan tema "Solusi Multilateral untuk Masa Depan yang Lebih Baik" itu bertujuan menggalang konsensus global, dalam memperkuat multilateralisme untuk mengatasi tantangan global saat ini dan mendatang.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menyoroti pentingnya paradigma kolaborasi untuk menghadapi tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, termasuk rivalitas geopolitik, pemulihan ekonomi yang suram, serta krisis iklim dan energi.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menekankan tiga pesan utama. Pertama, mewujudkan perdamaian yang abadi. Perdamaian yang menciptakan keadilan, stabilitas dan Pembangunan.

"Perdamaian hanya dapat terwujud jika hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa standar ganda," tegas Menlu Retno, dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Selasa 24 September.

Dalam konteks ini, Menlu Retno menyerukan penghentian segera atas genosida yang dilakukan Israel di Palestina serta menegaskan pentingnya solusi dua negara untuk Palestina.

Pesan berikutnya Menlu Retno yakni memastikan jaminan terhadap hak atas pembangunan.

Menlu menyerukan upaya bersama untuk mempercapat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Diskriminasi perdagangan dan jebakan hutang negara-negara berkembang atau Global South harus dihentikan.

"Kesenjangan harus dijembatani sehingga tidak ada satu negarapun yang tertinggal," ujar Menlu Retno.

Ketiga, Menlu berpesan terkait tatanan dunia yang inklusif. Tata kelola global yang lebih adaptif, responsif dan efektif harus diwujudkan, antara lain melalui reformasi Dewan Keamanan PBB, arsitektur finansial global dan sistem perdagangan multilateral.

"Reformasi sistem multilateral ini harus memperhatikan suara dan kepentingan negara-negara berkembang," tegas Menlu RI.

Selain sesi pleno, Menlu juga berpartisipasi pada sesi dialog interaktif. Menlu kembali menekankan urgensi reformasi sistem multilateral dan pentingnya keterwakilan negara-negara berkembang dalam tata kelola global.