Menlu RI: Tanpa Inklusivitas, Perdamaian Tidak akan Pernah Tercapai

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan pentingnya kepemimpinan global untuk mencapai perdamaian, terutama dalam konflik yang berkepanjangan seperti di Palestina.

Itu disampaikannya dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB bertema "Leadership for Peace: United in Respect of the UN Charter, In Search of a Secure Future" di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat Hari Rabu.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menyampaikan keprihatinan belum tercapainya perdamaian bagi rakyat Palestina, menyoroti penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, dengan 41.000 orang terbunuh, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan akses untuk bantuan kemanusiaan yang tertutup sepenuhnya.

"Ketika kemanusiaan kita yang paling mendasar dipertanyakan, ini adalah gejala dari kegagalan kepemimpinan untuk perdamaian," kata Menlu Retno, mengutip keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Kamis 26 September.

Lebih jauh Menlu Retno mengatakan, tidak akan ada perdamaian jika tidak ada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Ia mengingatkan, saat ini dunia tengah menyaksikan potensi perang besar di Lebanon, di tengah keberadaan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.

Dalam konteks ini, Menlu Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.

Ada dua hal yang digarisbawahi Menlu Retno dalam kesempatan kali ini. Pertama, pentingnya kepemimpinan yang demokratis untuk mencapai perdamaian.

"Tidak ada yang lebih mendesak saat ini daripada penciptaan perdamaian di Gaza," tegasnya.

Menlu Retno menggarisbawahi pentingnya mencegah semakin memburuknya eskalasi konflik di kawasan, seperti yang saat ini terjadi di Lebanon.

Oleh karenanya, lanjutnya, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan DK PBB yang lebih demokratis agar DK PBB dapat bertindak secara efektif guna merespons ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Berikutnya, Menlu RI menggarisbawahi perlunya inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan guna mencapai perdamaian.

Dikatakannya, DK PBB harus mendorong penguatan kerja sama yang inklusif dengan badan PBB lainnya dan organisasi kawasan. Hal ini penting untuk memastikan keterwakilan kawasan serta negara-negara berkembang dalam berkontribusi bagi upaya perdamaian.

"Tanpa inklusivitas, perdamaian tidak akan pernah tercapai secara menyeluruh," tegas Menlu Retno.

Sebagai penutup, Menlu Retno mengajak Dewan Keamanan untuk tidak perlu mencari jauh-jauh dalam mengejar masa depan yang aman.

"Kita bisa mulai dari sini dan sekarang, dengan perdamaian untuk rakyat Palestina," tutupnya.

Diketahui, Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB ini merupakan salah satu pertemuan utama Presidensi Slovenia di DK PBB bulan September 2024.

Pada awal pertemuan, DK PBB telah mengadopsi Presidential Statement yang menegaskan komitmen DK PBB untuk mengedepankan multilateralisme dan peran PBB, serta pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam upaya bina damai.