Alasan Mengapa Arsjad Rasjid "Dikudeta" sebagai Ketua Kadin

YOGYAKARTA - Gejolak internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencapai puncaknya dengan dilengserkannya Arsjad Rasjid dari kursi ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Lantas mengapa Arsjad Rasjid "Dikudeta" sebagai Ketua Kadin?

Keputusan kontroversial ini memicu berbagai spekulasi mengenai alasan di balik "kudeta" tersebut. Konflik internal yang memanas, perbedaan visi, hingga manuver politik menjadi beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu pergantian kepemimpinan organisasi pengusaha terbesar di Indonesia ini.

Kisruh Kadin Indonesia

Kisruh di tubuh Kadin Indonesia bermula adanya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada tahun 2024. Pelaksanaan Munaslub tersebut didasari oleh dugaan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Kemudian berdasarkan hasil Munaslub tersebut menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru.

Namun, keputusan Munaslub ini disanggah oleh Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum. Arsjad Rasjid menilai bahwa Munaslub tersebut tidak sah dan telah melanggar aturan organisasi.

Sebelum melanjutkan, baca juga artikel yang membahas Tugas dan Fungsi KADIN Dalam Dunia Industri di Indonesia

Arsjad Rasjid bahkan telah menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu, Arsjad Rasjid juga mengklaim bahwa keputusan Munaslub tersebut ditolak oleh 21 Kamar Dagang dan Industri Provinsi.

Mengapa Arsjad Rasjid "Dikudeta" sebagai Ketua Kadin? Bermain Politik di Pemilu?

Dilansir dari Antaranews, Prof. Asrinaldi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, melihat adanya nuansa politik yang kental dalam penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia.

Menurut Prof Asrinaldi, adanya kegaduhan tidak mengherankan lagi mengingat Kadin memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Prof. Asrinaldi, memiliki peran krusial sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengelola dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Kadin diharapkan dapat menjaga netralitasnya dalam ranah politik. Pandangan mengenai Munaslub Kadin yang baru-baru ini digelar, pun tak lepas dari sorotan publik, terutama terkait dukungan Ketua Umum Kadin sebelumnya terhadap salah satu pasangan calon pada Pemilu 2024.

Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Asrinaldi, bahwa keterlibatan aktif seorang pemimpin organisasi pengusaha dalam kontestasi politik seringkali memicu berbagai interpretasi.

Sementara itu, menanggapi dinamika internal Kadin, Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa pemerintah akan tetap menjaga jarak.

Penetapan ketua umum Kadin hasil munaslub juga masih perlu mendapatkan persetujuan resmi dari Presiden melalui Keppres, yang mana prosesnya melibatkan harmonisasi antar-kementerian.

Terkait dengan kisruh yang ada, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar persoalan yang terjadi di Kadin Indonesia dapat diselesaikan dengan baik di dalam organisasi tersebut.

Presiden menekankan bahwa ia tidak terlibat dalam urusan internal Kadin. Menurutnya Kadin bukan organisasi politik, tetapi organisasi pengusaha. Oleh karena itu, presiden berharap masalah ini bisa diselesaikan secara damai di dalam Kadin.

“Jangan sampai masalah ini dilemparkan kepada saya," ujar Presiden saat memberikan pernyataan pers setelah meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Center di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, pada Selasa.

Jokowi juga menyampaikan bahwa selama hampir satu dekade menjabat sebagai Presiden RI, ia selalu memiliki hubungan yang harmonis dengan Ketua Umum Kadin, mulai dari Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, hingga Arsjad Rasjid.

Selain Mengapa Arsjad Rasjid "Dikudeta" sebagai Ketua Kadin, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari VOI dan follow semua akun sosial medianya!