JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut bahwa Arsjad Rasjid tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum (ketum) dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan Arsjad secara terbuka menyatakan jika dirinya tidak lagi maju untuk menjadi pimpinan pada periode Kadin selanjutnya.
"Ketua Umum Arsjad Rasjid sudah menyampaikan secara terbuka bahwa beliau tidak akan maju lagi pada Musyawarah Nasional yang akan datang," ujar Eka di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 12 November.
Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 pada Munas di Kendari, Sulawesi Tenggara. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
Eka mengatakan Munas mendatang dipercepat lantaran Arsjad ingin mencari solusi terbaik dari dualisme yang ada di tubuh Kadin saat ini.
"Karena ada dinamika yang terjadi makanya beliau (Arsjad Rasjid) legowo, ayo kita cari solusi terbaik untuk Kadin Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Kadin Indonesia mengumumkan bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) pada 29 November 2024.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyampaikan Rapimnas ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Menurut Eka, pihaknya memegang teguh prinsip bahwa Kadin Indonesia satu dan solid.
SEE ALSO:
"Semangat yang sama telah tertuang dalam kesepakatan bulan September lalu dan telah ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Dengan demikian, kami akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional, pada Jumat, 29 November 2024 untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Musyawarah Nasional tersebut," ujar Eka.
Prosedur persiapan akan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Kepanitiaan Munas juga dibentuk oleh kedua belah pihak, dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.
Eka berharap dengan satu Kadin, kolaborasi dunia usaha dengan kementerian dan lembaga pemerintah, perwakilan negara sahabat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dapat berjalan lancar untuk memupuk stabilitas dan kemajuan perekonomian Indonesia.