Gubernur Jakarta yang Melegalkan Casino, Bagaimana Skema Ekonominya?

YOGYAKARTA - Silih berganti sosok gubernur memimpin wilayah DKI Jakarta hingga saat ini. Masing-masing pemimpin dikenang dengan pengaruhnya masing-masing yang berdampak positif, hingga ada yang diingat karena kontroversinya. Salah satunya adalah gubernur Jakarta yang melegalkan casino atau perjudian.

Alih-alih melarang kegiatan perjudian, gubernur satu ini justru melegalkan casino. Kebijakan ini dilakukan secara asal-asalan, namun sebagai salah satu solusi untuk menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kala itu, pemerintah DKI Jakarta menarik pajak judi untuk dana pembangunan. 

Kebijakan tersebut pun menjadi kontroversi dan menuai kritikan dari banyak pihak. Meskipun tujuannya baik untuk pembangunan daerah, namun cara yang dilakukan dinilai menyimpang dari ajaran agama. Lantas siapa gubernur DKI Jakarta yang pernah melegalkan casino dan bagaimana skema ekonominya?

Gubernur Jakarta yang Melegalkan Casino

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dengan kontroversi membebaskan aktivitas perjudian tersebut adalah Ali Sadikin. Gubernur periode 1966-1977 ini melegalkan judi untuk tujuan membangun Jakarta. Pria yang akrab disapa Bang Ali tersebut memanfaatkan hasil pajak judi sebagai salah satu pemasukan keuangan daerah. 

Kebijakan liar itupun terpaksa dijalankan oleh Ali Sadikin karena merasa membutuhkan peningkatan untuk sumber pendapatan daerah. Ketika awal diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin terkejut mengetahui besaran APBD hanya Rp66 juta. Ia menganggap dana tersebut tidak cukup untuk membangun ibukota menjadi lebih baik atau maju lagi. 

Berangkat dari keresahan tersebut dan mencari ide-ide yang bisa diterapkan, pemerintah DKI Jakarta kemudian mengambil langkah preventif maupun represif terhadap perjudian. Pihaknya kemudian berupaya melokalisir penyelenggaraan judi di wilayah Jakarta dan memungut pajak dari Casino. 

Asal Usul Kebijakan Gubernur Ali Sadikin Melegalkan Casino di Jakarta

Pada masa awal kepemimpinannya di DKI Jakarta, Gubernur Ali Sadikin merasa APBD cukup sedikit karena hanya sejumlah Rp66 juta. Jumlah anggaran pendapatan daerah tersebut sudah termasuk hasil penarikan pajak dan subsidi dari pemerintah. 

Ali Sadikin kemudian meminta sejumlah pejabat senior untuk mencari solusi buat menambah pendapatan daerah. Kepala Biro II yang membawahi dinas kehumasan dan keprotokolan, Wardiman Djojonegoro, membuka arsip peraturan pemerintah yang kebanyakan ditulis dalam bahasa Belanda. 

Wardiman Djojonegoro kemudian mendatangi Djoemadjitin, Sekda DKI Jakarta, dan memperlihatkan peraturan pemerintah Belanda yang termuat pada Statsblad tersebut kepadanya. Djoemadjitin kemudian menyampaikan kepada Ali Sadikin bahwa ada Perda yang menyebut bisa menarik pajak dari izin perjudian, dari UU No. 11 Tahun 1957.

"Saya berani. Untuk keperluan rakyat Jakarta, saya berani," jawab Ali Sadikin, mengutip dari buku Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi.

Rencana penertiban perjudian dan melakukan pungutan pajak tersebut mendapat dukungan dari tulisan pemenang sayembara menulis yang diadakan Pemda DKI Jakarta. Dalam lomba untuk memperingati HUT DKI Jakarta tersebut, wartawan harian KAMI Christianto Wibisono yang kemudian jadi pengamat ekonomi menulis usulan lokalisasi perjudian sebagai sumber pembiayaan konvensional. 

Dalam karya tulisnya tersebut, Christianto menyampaikan usulan supaya Pemerintah DKI Jakarta melegalkan kegiatan casino dan mematok pajak darinya. Pungutan pajak tersebut dijadikan sumber dana untuk membangun gedung sekolah dasar bagi 600.000 anak usia sekolah yang terancam tidak bisa menempuh pendidikan formal. 

Atas dasar pertimbangan yang matang dan konsekuensi yang bakal didapatkan, Ali Sadikin akhirnya resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang melarang perjudian gelap di wilayah DKI Jakarta pada 26 Juli 1967. 

Setelah itu, kasino pertama dibangun di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat dua bulan setelah SK tersebut diterbitkan. Selain itu, Gubernur Ali juga sempat mengadakan lotto/hwa-hwe (judi) khusus untuk kalangan Tionghoa dan meningkatkan berbagai pajak seperti pajak kendaraan.

Judi Hanya untuk Kalangan Tertentu

Langkah berisiko yang ditempuh oleh Gubernur Ali Sadikin bukan tanpa pertimbangan penuh, melainkan dirinya sadar bahwa judi dilarang di agama manapun. Ia juga menyadari bahwa keputusannya melegalkan judi bakal ditentang oleh banyak pihak. 

Namun lebih lanjut, Ali Sadikin menjelaskan bahwa judi diperuntukkan kalangan tertentu saja. Yang dimaksud adalah orang-orang yang memang tidak dapat bertahan hidup tanpa judi. Kalangan orang ini bahkan dengan sengaja pergi ke Makau dan mengucurkan uangnya untuk berjudi di sana. 

Ali Sadikin menilai bahwa daripada potensi tersebut menguap begitu saja di negeri orang, lebih baik uangnya bermanfaat untuk pembangunan di Jakarta. Ia juga tahu persis bahwa bisnis perjudian di Jakarta tidak sedikit jumlahnya dan ada oknum-oknum di belakangnya. Pikirnya, daripada dibiarkan liar dan tidak menghasilkan untuk pemerintah, jadi lebih baik disahkan dan ditertibkan saja. 

Demikianlah ulasan mengenai Gubernur Jakarta yang melegalkan casino untuk menambah APBD dari pungutan pajak. Seiring berjalannya waktu sebagai pemimpin DKI Jakarta, Ali Sadikin berhasil meningkatkan anggaran daerah yang salah satunya dari pajak judi. Baca juga Ali Sadikin bangun aspal Jakarta dari pajak judi.

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI. Kami menghadirkan info terbaru dan terupdate nasional maupun internasional.