Kena Lempar Botol saat Temui Pendemo Tolak Revisi UU Pilkada, Wakil Ketua Komisi III: Risiko Wakil Rakyat

JAKARTA - Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi dan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tiba-tiba mendekati peserta aksi massa Demo Darurat Indonesia di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis 22 Agustus siang.

Namun, kedatangan itu disambut penolakan dengan lemparan botol dari demonstran. Habiburokhman mengaku tak masalah dengan respons dari massa yang protes menolak DPR  membangkang' terhadap putusan MK di tingkat Baleg berujung rencana disahkannya revisi UU Pilkada hari ini.

"Tadi kena lempar beberapa kali (nunjuk jidat, red). Itu risiko wakil rakyat. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang enggak apa-apa," ujar Habiburokhman usai menemui para pendemo di depan Gedung DPR, Kamis, 22 Agustus. 

Meski tidak jadi menemui demonstran, politikus Gerindra ini berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berunjuk rasa siang ini. Khususnya yang menjadi tuntutan seperti pembatalan pengesahan RUU Pilkada. 

"Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan," kata Habiburokhman. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan kepada para demonstran bahwa tidak ada rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada hari ini. 

"Kami dari pimpinan Baleg, bersama Pak Wihadi dan juga Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui massa dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan undang-undang Pilkada," kata Awiek. 

"Karena paripurna yang tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada," imbuhnya. 

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto pun menegaskan tidak ada rapat apapun yang membahas soal batalnya pengesahan RUU Pilkada. 

"Tidak ada, tidak ada. Hari ini tidak ada," kata Wihadi. 

"Tida ada pengesahan," sambung Awiek. 

Adapun aksi massa bertajuk Demo Darurat Indonesia di depan Gedung DPR menyerukan penolakan atas pengesahan revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK salah satunya soal batas usia calon kepala daerah.

Peserta aksi massa ini berasal dari banyak elemen masyarakat sipil, seperti mahasiswa, aktivis, buruh, hingga selebritis dan komika.