PKB Tegaskan Tak Bakal Undang Gus Yahya dan Menag Yaqut di Muktamar

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan tak akan mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), eks Sekjen PKB Lukman Edy, hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Muktamar ke-6 pada 24-25 Agustus mendatang.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Hanif Dhakiri, menegaskan, keanggotaan Yahya, Lukman, dan Yaqut di PKB kini telah gugur karena dianggap menggangu citra partai dan ada yang berkampanye untuk partai lain.

Begitu juga dengan Effendy Choirie yang kini telah menjadi politikus Partai NasDem.

"Pak Effendy Choirie ya pasti gak diundang karena pengurus partai lain. Pak Yahya, Pak Lukman dan Pak Yaqut keanggotaannya otomatis gugur. Kan sudah kampanye partai lain dan bahkan menyerang dan merusak kehormatan partai di publik," ungkap Hanif kepada wartawan, Selasa, 20 Agustus.

Hanif menegaskan peserta Muktamar yang bakal digelar di Bali akhir pekan ini hanyalah pengurus DPP, utusan DPW, utusan DPC, pimpinan dan anggota FPKB DPR, serta ketua badan otonom dan lembaga tingkat pusat.

Tak hanya mengampanyekan partai lain, pihak yang tidak diundang tersebut juga menyerang dan mencemarkan nama baik PKB di publik. Sehingga, para tokoh tersebut dinilai tidak loyal pada partai dan bahkan merusak partai.

"PKB sudah sukses pada Pemilu lalu dengan penambahan kursi di legislatif di berbagai tingkatan. Nah, mereka ini tidak mendukung bahkan menyerang kita (PKB) di ranah publik. Jadi andai saja mereka istiqomah di PKB, mau bersama-sama membesarkan PKB, ya tentu dan pasti kami undang," tegas Hanif.

Selain itu, tamu undangan juga akan hadir atas undangan DPP PKB selaku penyelenggara muktamar. Ternasuk di dalamnya adalah pimpinan negara hingga pimpinan partai politik.

Ketua Panitia Muktamar PKB, Cucun A. Syamsurijal menyebut pihaknya menggandeng TNI dan Polri untuk mengamankan keberlangsungan acara Muktamar.

Penjagaan ini seiring dengan konflik antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tengah memanas. Bahkan, sempat ada usulan kepada PBNU untuk menggelar Muktamar tandingan.

Cucun memastikan bahwa setiap agenda yang dilakukan oleh PKB selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai wujud kepatuhan hukum.

“PKB ini hidup di bawah payung UU Partai Politik, semua langkah yang dilakukan patuh terhadap Undang-undang. Ketika berbicara dengan keamanan pasti harus berkoordinasi TNI dan Polri,” ungkap Cucun.

Adapun jumlah personil yang akan dikerahkan TNI/Polri untuk pengamanan Muktamar PKB pada 24-25 Agustus 2024 nanti menyesuaikan dengan kebutuhan. Di samping itu, PKB juga menggandeng Pecalang atau polisi adat bali untuk turut mengamankan Muktamar PKB.

“Bukan cuma dari TNI dan Polri, ya. Kami juga menggandeng pecalang untuk membantu mengamankan. Tentu ini karena Muktamar kita laksanakan di Bali, mereka punya tradisi yang harus kita hormati Bersama. Nah para Pecalang itu nanti jadi bentengnya,” jelasnya.